Pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza. Menurutnya, melucuti senjata rakyat yang diduduki sama saja menjadikan mereka korban mudah.
Meshaal menyampaikan hal ini dalam Forum Al Jazeera di Doha. Ia menyebut pembicaraan soal penyerahan senjata Hamas sebagai upaya untuk melumpuhkan perlawanan bersenjata Palestina.
“Dalam situasi rakyat kami masih diduduki, bicara soal perlucutan senjata sama saja membuat mereka jadi sasaran empuk Israel,” ujarnya.
Menurutnya, Israel memiliki persenjataan lengkap dari dunia internasional.
Meshaal menambahkan, perlu ada lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan, serta jaminan perang tidak terjadi lagi antara Gaza dan Israel.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya ingin Hamas didemiliterisasi secara komprehensif. Ia mengancam kelompok itu dengan konsekuensi jika gagal melakukannya.
Hamas menolak menyerahkan senjata selama Israel masih menduduki Gaza.
Israel terus melakukan serangan mematikan di Gaza, melanggar gencatan senjata. Mereka juga menolak mundur dari “Garis Kuning” di Gaza timur.
Meshaal menyoroti proposal Hamas untuk ketenangan yang lebih lama sebagai alternatif dari pembubaran sayap militernya.
“Hamas mengusulkan gencatan senjata 5-10 tahun. Ini jaminan senjata tidak akan digunakan,” katanya. Negara mediator juga bisa menjadi penjamin.
Meshaal menambahkan bahwa akar masalahnya adalah pendudukan dan hak rakyat untuk melawan pendudukan. “Perlawanan adalah hak rakyat yang diduduki,” tegasnya.
Serangan 7 Oktober 2023 lalu disebutnya sebagai titik balik. Konflik Gaza memaksa dunia membuka kembali pertanyaan tentang perjuangan Palestina.
Ia juga menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk mengubah kebijakan dari defensif menjadi ofensif di bidang diplomasi.
