Jakarta – Isu seputar Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menarik perhatian masyarakat, tak terkecuali informasi yang tidak benar atau hoaks. Fenomena penyebaran hoaks terkait BBM ini kian marak, menciptakan keresahan dan kebingungan di tengah publik. Berbagai bentuk hoaks muncul, mulai dari klaim pendaftaran bantuan palsu hingga video yang menarasikan pembakaran SPBU akibat protes kebijakan. Penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayainya. Konteks ini menjadi semakin relevan mengingat BBM merupakan kebutuhan pokok yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga setiap perubahan atau isu seputarnya dapat dengan mudah memicu reaksi publik.
Latar belakang maraknya hoaks BBM tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, kenaikan harga BBM atau isu kelangkaan seringkali menjadi pemicu utama. Ketika masyarakat merasa tertekan secara ekonomi akibat harga BBM yang fluktuatif, mereka lebih rentan terhadap informasi yang menawarkan solusi instan atau mengkritik kebijakan pemerintah, meskipun informasi tersebut tidak berdasar. Kedua, kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial memungkinkan hoaks menyebar dengan cepat dan luas tanpa filter yang memadai. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi, sehingga hoaks yang bersifat provokatif atau sensasional lebih mudah viral.
Salah satu hoaks yang beredar luas adalah video pembakaran SPBU yang dikaitkan dengan protes kebijakan pembatasan BBM. Video ini mulai muncul sejak pertengahan Juli 2026 di berbagai platform media sosial, khususnya Facebook. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah orang berupaya memadamkan api di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Narasi yang menyertai video ini mengklaim bahwa pembakaran terjadi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembatasan BBM untuk kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak atau pajak mati. Narasi tersebut juga mempertanyakan apakah kebijakan ini membebani rakyat. Dampak dari hoaks semacam ini adalah terciptanya opini publik yang negatif terhadap kebijakan pemerintah, bahkan dapat memicu tindakan anarkis jika masyarakat termakan provokasi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh tim pemeriksa fakta, klaim yang menyertai video tersebut tidak benar. Video pembakaran SPBU memang ada, namun konteks dan penyebabnya tidak seperti yang dinarasikan. Pengaitan peristiwa tersebut dengan protes kebijakan pembatasan BBM untuk kendaraan yang tidak membayar pajak adalah informasi yang menyesatkan. Kemungkinan besar, video tersebut diambil dari kejadian nyata namun di luar konteks yang beredar, atau bahkan telah dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing dengan narasi provokatif yang beredar di media sosial tanpa mengecek kebenarannya, karena hal ini dapat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan keresahan yang tidak perlu.
Selain video pembakaran SPBU, hoaks lain yang tak kalah meresahkan adalah klaim pendaftaran program bantuan BBM palsu. Hoaks ini beredar dalam bentuk unggahan di Facebook pada awal Juni 2026. Unggahan tersebut menampilkan tulisan yang mengklaim adanya program bantuan BBM gratis tahun 2026 dari pemerintah. Dijelaskan bahwa program ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan akses BBM bersubsidi secara lebih mudah dan tepat sasaran, dengan berbagai jenis BBM yang tersedia, mudah digunakan di SPBU Pertamina, membantu mobilitas, dan proses pendaftaran yang mudah. Janji-janji manis seperti ini seringkali menjadi umpan yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat yang sedang membutuhkan.
Dalam unggahan tersebut, disertakan pula sebuah tautan yang mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran. Tautan tersebut berbunyi “https://registersekarang.statusinf0.com/…”. Ketika tautan ini diklik, pengguna akan diarahkan ke sebuah situs web yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut meminta sejumlah identitas pribadi seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram. Klaim ini juga telah diverifikasi dan dipastikan sebagai hoaks. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan BBM gratis dengan skema pendaftaran melalui tautan yang beredar tersebut. Modus penipuan semacam ini seringkali digunakan untuk mengumpulkan data pribadi atau bahkan melakukan tindakan penipuan finansial, seperti phishing atau meminta transfer uang dengan dalih biaya administrasi. Dampak dari hoaks ini sangat merugikan, tidak hanya berpotensi kehilangan data pribadi tetapi juga kerugian finansial.
Tidak hanya itu, hoaks mengenai cara menghindari kecurangan saat mengisi BBM di SPBU juga sempat beredar. Video ini muncul di media sosial, khususnya Facebook, pada pertengahan Agustus 2026. Dalam video tersebut, dianjurkan beberapa cara untuk mengisi BBM agar terhindar dari kecurangan, seperti mengisi dengan nominal ganjil dan meminta kecepatan tertentu pada tuas selang bensin kepada petugas SPBU. Video ini disertai narasi yang menarik perhatian, seperti “Fakta mengejutkan seputar isi bensin di SPBU yang jarang orang tahu! Mau dompet tetap aman dan nggak boncos tiap kali mampir ke pom bensin? Tonton videonya sampai habis dan terapin trik sederhananya mulai hari ini!” Narasi yang sensasional dan menjanjikan solusi praktis adalah ciri khas hoaks yang mudah menarik perhatian.
Setelah dilakukan pengecekan fakta, klaim yang menyertai video tersebut juga tidak benar. Metode-metode yang disarankan dalam video tersebut tidak memiliki dasar ilmiah atau regulasi resmi yang membuktikan efektivitasnya dalam menghindari kecurangan di SPBU. Informasi semacam ini justru dapat menimbulkan kebingungan dan misinformasi di kalangan masyarakat. Keamanan dan keakuratan pengisian BBM di SPBU diatur oleh standar dan sistem yang berlaku, bukan melalui trik-trik yang tidak terverifikasi. Pertamina sebagai operator SPBU terbesar memiliki prosedur dan pengawasan ketat untuk memastikan integritas takaran BBM. Menyebarkan informasi yang tidak benar dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi resmi dan memicu ketidakpastian.
Penyebaran hoaks terkait BBM ini menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dari yang salah. Sumber informasi yang kredibel dan terverifikasi harus menjadi rujukan utama. Organisasi pemeriksa fakta seperti Cek Fakta Liputan6.com, yang merupakan bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) dan partner Facebook, secara aktif berupaya meluruskan informasi yang salah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Peran mereka sangat krusial dalam melawan arus disinformasi yang masif.
Dampak jangka panjang dari penyebaran hoaks BBM ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap media arus utama dan pemerintah. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhi informasi yang salah, mereka menjadi skeptis terhadap segala bentuk informasi, bahkan yang berasal dari sumber terpercaya sekalipun. Hal ini dapat mempersulit upaya pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang penting dan membangun kesadaran publik. Selain itu, hoaks juga dapat memicu polarisasi sosial, di mana kelompok masyarakat tertentu percaya pada narasi yang berbeda dan saling bertentangan, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial.
Masyarakat diimbau untuk selalu kritis terhadap setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti BBM. Jika menemukan informasi yang mencurigakan, ada baiknya untuk melakukan konfirmasi melalui sumber resmi atau lembaga pemeriksa fakta. Beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan antara lain: mencari informasi dari situs berita terkemuka, mengunjungi situs resmi kementerian atau lembaga terkait, atau menggunakan fitur cek fakta yang disediakan oleh platform media sosial. Dengan demikian, penyebaran hoaks dapat diminimalisir dan masyarakat terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak benar. Edukasi berkelanjutan mengenai bahaya hoaks dan cara memverifikasi informasi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan tangguh terhadap disinformasi.
