Prancis melarang Duta Besar AS, Charles Kushner, bertemu dengan menteri pemerintah Prancis. Ini terjadi setelah Kushner tidak hadir dalam pertemuan di Kementerian Luar Negeri di Paris.
Ketidakhadiran Kushner terkait komentar pemerintahan Trump setelah kematian aktivis sayap kanan Prancis baru-baru ini. Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan keputusan ini.
Hubungan diplomatik antara Paris dan Washington terus memburuk. Beberapa masalah menjadi penyebab, termasuk tarif perdagangan, perang di Ukraina, dan peran Eropa dalam menghadapi Rusia.
“Mengingat kegagalan ini, menteri (Jean-Noel Barrot) meminta agar Kushner tidak lagi diizinkan bertemu langsung dengan anggota pemerintah Prancis,” kata Kementerian Luar Negeri.
Duta Besar AS masih dapat menjalankan tugas diplomatiknya. Dia juga masih bisa bertukar informasi dengan para pejabat.
Menteri Luar Negeri Barrot memanggil Kushner setelah Kedutaan Besar AS di Paris memposting ulang komentar pemerintahan Trump tentang kematian aktivis sayap kanan, Quentin Deranque (23).
Deranque tewas dalam perkelahian dengan aktivis sayap kiri. Insiden ini mengejutkan Prancis.
Kushner mengirim seorang pejabat senior dari kedutaan sebagai penggantinya. Dia beralasan ada urusan pribadi, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita AFP.
Barrot mengatakan ketidakhadiran Kushner merupakan kejutan. Tindakan ini dianggap melanggar protokol diplomatik dan akan memengaruhi kemampuan Kushner sebagai duta besar.
“Kami harus berbicara dengannya,” kata Barrot. “Kami tidak menerima negara asing ikut campur dalam debat politik nasional.”
Kedutaan Besar AS di Paris mengatakan Kushner dan Barrot telah berbicara. Mereka menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam berbagai isu penting bagi AS dan Prancis.
Kushner adalah seorang tokoh properti tanpa pengalaman diplomatik. Dia pernah dipenjara karena kontribusi kampanye ilegal dan penggelapan pajak, tetapi diampuni oleh Trump pada tahun 2020.
Julien Jeanneney, seorang ahli hukum Prancis, mengatakan Kushner dan Kementerian Luar Negeri Prancis terlibat dalam “perebutan kekuasaan” sejak surat Kushner tentang anti-Semitisme diterbitkan.
