Pada malam 17 Agustus 1945, ketika euforia kemerdekaan mulai menjalar di Jakarta, di Bukittinggi, Sumatera Barat, seorang pegawai Pos Telepon dan Telegraf (PTT) bernama Ahmad Basya tengah sibuk luar biasa. Ia, yang diperbantukan di Kantor Berita Domei milik tentara Jepang, menjadi salah satu individu pertama di Sumatera yang menerima kabar Proklamasi Kemerdekaan. Bersama rekannya, Asri Aidid Sutan Rajo Nan Sati, Ahmad sigap mengetik ulang teks Proklamasi hingga sepuluh rangkap. Salinan-salinan itu kemudian ditempelkan di berbagai sudut Bukittinggi, memastikan masyarakat luas mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Kabar serupa juga mulai beredar di Padang.
Namun, penyebaran berita kemerdekaan di Sumatera tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sejak 15 Agustus 1945, warga Sumatera praktis terisolasi dari dunia luar. Radio Sumatera dan beberapa radio di keresidenan mendadak menghentikan siarannya. “Secara umum, sejak tanggal 15 Agustus (1945) warga Sumatera terisolasi dari dunia luar. Warga tidak bisa lagi mendengar berita karena Radio Sumatera dan radio-radio di keresidenan tiba-tiba menghentikan siarannya,” tulis sejarawan Gusti Asnan dalam bukunya, Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, beberapa pegawai masih diizinkan bekerja di Kantor Berita Domei, dan dari sanalah kabar Proklamasi perlahan menyebar. Namun, masalahnya, tidak semua orang langsung percaya.
Di kalangan tokoh tua di daerah, berita dari Jakarta justru menimbulkan keraguan besar. Situasi perang yang mencekam dan kontrol ketat Jepang membuat kabar kemerdekaan sulit untuk segera dipastikan kebenarannya. Alidin, seorang pegawai PTT yang bertugas di Kantor Radio Keresidenan, sebenarnya sudah mengetahui berita Proklamasi pada malam itu. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan, ia hanya bisa menyampaikannya secara lisan kepada beberapa pejabat daerah.
Di tengah kegamangan tersebut, kelompok pemuda tampil sebagai motor penggerak. Tokoh-tokoh muda yang tergabung dalam Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) dan Komite Nasional Indonesia (KNI) tanpa henti mendorong kalangan tua agar menerima dan mengakui berita dari Jakarta. “Kegamangan tokoh-tokoh tua di daerah hampir sama dengan keragu-raguan Bung Karno-Hatta saat diminta untuk memproklamasikan kemerdekaan,” ujar Gusti Asnan.
Dorongan gigih para pemuda itu akhirnya membuahkan hasil, meskipun tidak pada tanggal 17 Agustus. Dua belas hari setelah Sukarno dan Mohammad Hatta membacakan Proklamasi di Jakarta, Sumatera secara resmi menyatakan dukungannya. Pada 29 Agustus 1945, Residen Sumatera Moehammad Sjafei membacakan sebuah pernyataan di Bukittinggi yang dikenal sebagai “Permakloeman Kemerdekaan Indonesia”. Isinya secara jelas mengakui dan menguatkan Proklamasi Sukarno-Hatta. “Maka kami Bangsa Indonesia di Soematra dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoenjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe.” Pernyataan itu ditandatangani Moehammad Sjafei atas nama bangsa Indonesia di Sumatera. “Ini bentuk pernyataan atas nama Sumatera dan dukungan penuh pada Sukarno-Hatta,” kata Gusti.
Keterlambatan ini bukan semata karena informasi Proklamasi terlambat tiba. Menurut Gusti, ada faktor psikologis yang membuat para tokoh di Sumatera tidak langsung mengambil keputusan. “Kenapa dukungan dan pengakuan ini lambat diproklamasikan? Ternyata setelah diteliti – berdasarkan penelitian pribadi – ada kegamangan yang sama tokoh-tokoh di daerah dengan Sukarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan,” jelasnya. Bukittinggi dipilih sebagai lokasi pembacaan karena kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Sumatera selama pendudukan Jepang, berbeda dengan masa Hindia Belanda yang berpusat di Medan.
Selain persoalan informasi dan situasi pendudukan Jepang, muncul pula isu politik internal di antara tokoh-tokoh Sumatera. Sebelum pernyataan Moehammad Sjafei dibacakan, Teuku Mohammad Hasan atau TM Hasan telah tiba di Bukittinggi membawa hasil sidang PPKI. Dalam sidang tersebut, Hasan ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera dengan Moh Amir sebagai wakilnya. Namun, penunjukan ini tidak serta-merta diterima oleh semua kalangan. Moehammad Sjafei, yang saat itu menjabat Residen Sumatera, merupakan tokoh yang memiliki pengaruh kuat, terutama di Sumatera Barat. Gusti menilai penggunaan frasa “atas nama Bangsa Indonesia di Sumatera” dalam pernyataan tersebut mengindikasikan adanya ketegangan terkait posisi kepemimpinan di wilayah itu. “Mengatasnamakan Sumatera ini menunjukkan bahwa Moehammad Sjafei masih menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Sumatera,” ujar Gusti. “Ini terkesan bahwa dia tidak mengakui penunjukan TM Hasan sebagai orang nomor satu di Sumatera,” lanjutnya.
Konflik ini berakar dari ketidakpuasan sebagian tokoh terhadap TM Hasan dan Moh Amir yang sebelumnya ditunjuk sebagai utusan Sumatera ke sidang PPKI. Gusti menyebut ketidakpuasan tersebut tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, tetapi juga meluas ke beberapa daerah lain. Persoalan ini baru mereda setelah Presiden Sukarno mengirimkan surat pengangkatan resmi TM Hasan dan Moh Amir sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera pada 29 September 1945, memberikan legitimasi yang kuat atas kepemimpinan mereka.
