Pembentukan pakta pertahanan trilateral antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki telah memicu diskusi luas mengenai arsitektur keamanan baru di Timur Tengah. Kesepakatan yang ditandatangani di Mekkah ini, menetapkan bahwa serangan bersenjata eksternal terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya. Perjanjian ini muncul di tengah ketidakpastian regional, terutama setelah kampanye pengeboman yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran beberapa bulan sebelumnya, yang memperburuk ketegangan di Teluk dan mengganggu lalu lintas maritim di Selat Hormuz.
Meskipun demikian, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menegaskan bahwa pakta ini tidak ditujukan untuk memusuhi negara mana pun, termasuk Iran. Mereka menekankan bahwa perjanjian ini merupakan hasil dari kerja keras dan negosiasi bertahun-tahun, serta tidak membatalkan atau menggantikan perjanjian yang sudah ada. Pernyataan ini menunjukkan upaya untuk menenangkan kekhawatiran regional dan internasional.
Reaksi Iran terhadap pakta ini cenderung mereda. Para pejabat Iran sebagian besar memfokuskan perhatian pada aspek kerja sama regional dan Muslim, serta persepsi mereka tentang berkurangnya peran Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa ketika umat Muslim bersatu, mereka dapat menghadapi setiap tantangan dari pihak luar yang berniat jahat. Pernyataan ini, yang diunggah di platform X, tidak secara langsung menyebutkan pakta trilateral, namun mengindikasikan dorongan untuk persatuan dan kemandirian regional.
Namun, para analis seperti Hamidreza Azizi, seorang peneliti dan analis dinamika geopolitik Iran dan Timur Tengah, melihat adanya potensi kekhawatiran jangka panjang bagi Teheran. Menurutnya, waktu perjanjian ini sangat penting, mengingat Arab Saudi telah menghadapi serangan dari kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman dan kelompok bersenjata di Irak. Azizi berpendapat bahwa dari perspektif Teheran, kekhawatiran bukan hanya pada penguatan kemampuan pertahanan Saudi, tetapi juga potensi pakta tersebut untuk memfasilitasi tekanan terkoordinasi terhadap Iran di Yaman, Irak, dan bahkan secara ekonomi melalui Turki dan Pakistan.
Dalam konteks ini, serangan drone Houthi terhadap kilang Saudi Aramco di Jizan dan serangan rudal serta drone terhadap pelabuhan al-Makha di Yaman, yang terjadi tak lama setelah penandatanganan pakta, menambah kompleksitas situasi. Insiden-insiden ini menyoroti ketidakstabilan regional yang terus berlanjut dan potensi eskalasi konflik.
Kementerian Luar Negeri Iran sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesepakatan Saudi-Pakistan-Turki. Namun, Hossein Noushabadi, seorang direktur jenderal untuk urusan parlemen dan hukum Iran, dalam sebuah wawancara dengan media lokal, menjelaskan pemikiran diplomatik Teheran. Ia menyatakan bahwa kementerian sebagian besar memandang perjanjian ini dalam konteks berkurangnya kehadiran langsung Amerika Serikat di kawasan itu.
Noushabadi menambahkan bahwa pakta tersebut dipandang sebagai awal runtuhnya hegemoni keamanan Amerika Serikat di Asia Barat dan Teluk Persia. Ia memprediksi bahwa dalam waktu dekat, tatanan keamanan regional baru yang didasarkan pada kerja sama antarnegara regional akan menggantikan struktur kekuatan yang dipaksakan oleh aktor-aktor eksternal, menandai berakhirnya paradigma keamanan dan geopolitik yang berlaku, serta keluarnya Asia Barat dari lingkup kepentingan vital Amerika Serikat.
Para ahli lainnya, seperti ilmuwan politik Vali Nasr dan profesor Mehran Kamrava, juga sepakat bahwa pakta ini belum menjadi ancaman langsung bagi Teheran. Nasr melihat pakta ini sebagai bagian dari tatanan keamanan pasca-Amerika di Timur Tengah dan sebagai penyeimbang bagi Abraham Accords. Kamrava menambahkan bahwa pakta ini tidak terlalu baru dan substansinya masih terbatas pada signifikansi simbolis, mengingat Turki maupun Pakistan kemungkinan tidak akan terlibat dalam perang Arab Saudi di Yaman meskipun ada serangan Houthi baru-baru ini.
Namun, tidak semua di Iran puas dengan pakta tersebut. Beberapa anggota parlemen garis keras dan media berpendapat bahwa pakta ini pada akhirnya dapat ditujukan terhadap “front perlawanan” yang didukung Teheran di seluruh wilayah, dan merusak kredibilitas Pakistan sebagai mediator utama antara Iran dan Amerika Serikat. Ebrahim Azizi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, memperingatkan bahwa salah perhitungan dapat menjadi kesalahan historis, menekankan bahwa keseimbangan adalah satu-satunya jalan ke depan. Pandangan ini menunjukkan adanya spektrum opini di Iran mengenai implikasi jangka panjang dari pakta pertahanan trilateral tersebut.
