Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan Indonesia kini menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian (BoP). Status ini didapatkan tanpa harus membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS.
Sugiono menjelaskan bahwa kontribusi 1 miliar dolar AS bukanlah iuran wajib. Dana tersebut sempat dibahas sebelumnya, tetapi bukan syarat utama untuk menjadi anggota tetap.
Indonesia memilih berkontribusi dengan mengirimkan 8.000 pasukan penjaga keamanan.
“Jadi dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan,” kata Sugiono di Washington DC, Jumat (20/2).
“Bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, enggak perlu bayar juga enggak apa-apa,” tambahnya.
Sugiono meluruskan anggapan bahwa Indonesia belum membayar iuran. Ia menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran untuk menjadi anggota tetap.
Pembahasan mengenai 1 miliar dolar AS adalah skema kontribusi jika ingin mengambil peran tertentu. Contohnya, menjadi anggota permanen.
Namun, hal ini berbeda dengan status keanggotaan biasa yang saat ini dimiliki Indonesia.
Sugiono juga menjelaskan tentang komitmen pendanaan 5 hingga 7 miliar dolar AS. Dana tersebut merupakan pledges dari negara lain dan tidak terkait iuran keanggotaan BoP.
Mekanisme kontribusi bisa beragam. Selain dana dan pasukan, ada juga kontribusi individu melalui rekening khusus, termasuk yang dikelola Bank Dunia.
Indonesia memilih berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah menyiapkan sekitar 8.000 personel.
Pasukan ini akan mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut.
“Ada yang (kontribusi) uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin,” jelasnya.
