Arab Saudi kembali dihadapkan pada dilema krusial di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Sejak AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari, Riyadh secara konsisten berupaya menjaga jarak dari konflik tersebut. Namun, serangkaian serangan dari berbagai arah kini memaksa kerajaan itu untuk mempertimbangkan kembali strateginya.
Pekan ini, Arab Saudi melancarkan serangan bersama dengan AS terhadap milisi pro-Iran di Irak. Tindakan ini merupakan respons atas dugaan serangan pesawat nirawak (drone) yang dilancarkan milisi tersebut ke wilayah Saudi. Kini, pertanyaan besar yang dihadapi Riyadh adalah: apakah akan terus melancarkan serangan balasan sebagai upaya deterensi, atau mencoba meredakan situasi melalui jalur diplomasi, bahkan mungkin dengan menawarkan konsesi kepada pihak-pihak yang berlawanan?
Untuk memahami kompleksitas situasi, penting untuk meninjau konteks konflik yang telah melanda wilayah Teluk dan Timur Tengah selama lima bulan terakhir. Secara garis besar, terdapat dua kubu utama. Di satu sisi, ada Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang didukung oleh Houthi di Yaman—kelompok suku yang menguasai sebagian besar Yaman sejak 2014. Iran juga mendukung Pasukan Mobilisasi Populer di Irak, sebuah kelompok paramiliter yang diduga telah melakukan 30 serangan drone terhadap Arab Saudi dan kini menjadi target serangan balasan.
Di sisi lain, terdapat AS dengan komando pusatnya (Centcom) yang sangat kuat, serta negara-negara Teluk Arab dan Yordania dalam tingkat dukungan yang bervariasi. Israel, meskipun sekutu dekat AS, saat ini tidak terlibat aktif dalam perang ini. Iran belakangan ini memusatkan serangan drone dan misilnya ke Yordania, Kuwait, dan Bahrain, serta menargetkan kapal komersial yang mencoba melewati Selat Hormuz tanpa mematuhi aturan baru Iran.
Penambahan milisi Irak dan Houthi di Yaman sebagai aktor konflik merupakan fenomena yang relatif baru. Hal ini menunjukkan bagaimana, tanpa kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan antara AS dan Iran, kawasan tersebut berisiko semakin terseret ke dalam konflik yang lebih luas dan berkepanjangan.
Ada beberapa alasan kuat mengapa Arab Saudi berusaha mati-matian untuk tidak terseret ke dalam konflik skala penuh. Penguasa de facto, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, telah mencanangkan program ambisius yang dikenal sebagai “Visi 2030”. Tujuan utama dari visi ini adalah untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan, mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak, dan menciptakan industri domestik yang modern dan dinamis. Program ini diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja yang berarti bagi ratusan ribu lulusan dan pencari kerja yang membanjiri pasar setiap tahun.
Bagian dari Visi 2030 melibatkan upaya menarik investasi asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur penting seperti pusat data juga menjadi prioritas. Namun, semua rencana ini akan terancam jika Arab Saudi terus-menerus menghadapi ancaman serangan drone dari Houthi di Yaman atau rudal balistik langsung dari Iran.
Pada September 2019, Arab Saudi pernah mengalami kejutan yang tidak menyenangkan. Di tengah hubungan yang memburuk dengan Iran, Saudi dikejutkan oleh serangan drone yang dilancarkan oleh milisi pro-Iran di Irak terhadap dua fasilitas minyak vitalnya di Abqaiq dan Khurais. Serangan tersebut melumpuhkan separuh ekspor minyak Saudi selama beberapa hari dan menjadi peringatan bagi Riyadh tentang kerentanan infrastruktur nasionalnya terhadap serangan.
Pada hari Senin, citra satelit menunjukkan fasilitas minyak Abqaiq kembali diserang oleh drone yang diluncurkan oleh milisi pro-Iran di Irak. Selain itu, minyak masih menjadi tulang punggung perekonomian Saudi. Iran membalas serangan AS dan Israel pada Februari dengan secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting antara Iran dan Teluk yang dilewati 20% minyak dan gas alam cair dunia.
Sebagai respons, Saudi memompa minyak sebanyak mungkin—sekitar lima juta barel per hari—melalui pipa timur-barat ke terminal ekspor mereka di Laut Merah, di Yanbu. Dari sana, minyak dimuat ke kapal tanker yang menuju selatan, ke Laut Arab, dan ke pasar di Asia. Namun, pada 13 Juli, Saudi mengebom bandara Sanaa di luar ibu kota Yaman. Serangan itu diklaim oleh pemerintah Yaman yang didukung Saudi, yang menyatakan ingin mencegah pesawat Iran mendarat. Sebagai balasan, Houthi menyerang bandara regional Saudi di Abha dan Jizan.
Yang lebih mengkhawatirkan bagi Riyadh, Houthi mulai menyerang pelayaran Saudi di Laut Merah, membuat sangat berbahaya bagi kapal-kapal untuk melewati Selat Bab el-Mandeb yang sempit di ujung selatan Laut Merah. Hal ini pada gilirannya mencekik ekspor minyak Saudi ke Asia. Arab Saudi menghabiskan tujuh tahun mencoba menundukkan Houthi melalui serangan militer dan gagal. Perang yang melanda Yaman merupakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di zaman kita dan dampaknya masih terasa hingga saat ini.
Pada tahun 2022, Arab Saudi menyepakati gencatan senjata yang tidak mudah dengan Houthi, dan ada laporan tentang pembayaran untuk meredakan konflik. Namun, kini, negara terkaya di kawasan itu, Arab Saudi, kembali menghadapi ancaman serangan drone dan rudal dari tetangga selatannya pada saat yang sama dengan serangan dari Irak di utara. Semua perkembangan ini tidak pernah terbayangkan dalam rencana ambisius Visi 2030.
