Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah meningkatkan kebijakan deportasi terhadap warga negara asing, termasuk ribuan warga Meksiko yang dideportasi ke Guatemala. Langkah ini dilakukan meskipun ada keberatan keras dari pemerintah Meksiko. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk menghalangi imigrasi lintas batas, terutama dari negara-negara tetangga.
Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo, pada hari Rabu mengonfirmasi bahwa negaranya telah menerima sekitar 2.284 warga negara Meksiko yang dideportasi dari AS sepanjang tahun ini. Para deportan ini tiba di Guatemala bersamaan dengan warga Guatemala yang dipulangkan dari AS. Arevalo menjelaskan bahwa setelah tiba di Guatemala, para warga Meksiko tersebut segera dipulangkan ke negara asalnya dalam waktu 24 jam, dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Meksiko atau AS.
Praktik deportasi ke negara ketiga ini bukanlah hal baru di bawah pemerintahan Trump. Sebelumnya, AS juga telah mendeportasi migran dan pencari suaka ke negara-negara yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan mereka. Namun, dalam kasus warga Meksiko, situasi ini berbeda. Meksiko selama ini selalu menerima kembali warganya yang dideportasi dari AS, sehingga alasan ‘tidak dapat kembali ke negara asal’ tidak berlaku.
Para kritikus menilai kebijakan deportasi ke negara ketiga ini sebagai bentuk hukuman yang tidak proporsional, yang secara efektif membuat para migran dan pencari suaka terdampar jauh dari rumah. Meskipun Arevalo menyatakan bahwa proses repatriasi warga Meksiko dari Guatemala berjalan cepat, pemerintah Meksiko tetap menyatakan keprihatinan serius. Kementerian Luar Negeri Meksiko menegaskan penolakannya terhadap praktik ini dan menekankan bahwa setiap warga negara Meksiko memiliki hak untuk masuk kembali ke negaranya.
Setelah pertemuan dengan pejabat Guatemala pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Meksiko juga menyatakan bahwa kedua negara memiliki nilai-nilai bersama, termasuk keamanan bersama dan ‘mobilitas manusia dengan martabat’. Hal ini menunjukkan upaya Meksiko untuk menjaga hubungan baik dengan Guatemala sambil tetap menyuarakan keberatan terkait kebijakan deportasi AS.
Guatemala bukan satu-satunya negara yang menerima warga Meksiko yang dideportasi dari AS dalam beberapa bulan terakhir. Laporan juga menyebutkan bahwa beberapa warga Meksiko telah dideportasi ke Honduras. Arturo Trejo, seorang warga Meksiko yang dideportasi ke Honduras, mengungkapkan kepada saluran TV Telemundo bahwa ia dan rekan-rekannya tidak diberi penjelasan apa pun, hanya diminta untuk naik pesawat.
Institut Migrasi Nasional (INM) Meksiko menyatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa AS membenarkan praktik ini sebagai bentuk pencegahan. Menurut INM, AS ingin mencegah para migran ini kembali melintasi perbatasan ke wilayahnya. Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS menanggapi pertanyaan mengenai praktik ini dengan menyatakan bahwa mereka sedang ‘memanfaatkan semua opsi hukum untuk melaksanakan operasi deportasi terbesar dalam sejarah, seperti yang dijanjikan Presiden Trump’.
Namun, banyak pakar hak asasi manusia melihat deportasi warga Meksiko ke negara ketiga ini sebagai taktik intimidasi. Ana Maria Mendez, direktur untuk Amerika Tengah di kelompok hak-hak migran WOLA, menyatakan kepada Reuters bahwa apa yang terjadi ini merupakan bagian dari tren kebijakan migrasi AS yang sangat keras, yang bertujuan untuk menanamkan teror dan ketakutan pada migran dengan segala cara.
Sebagai tetangga, AS dan Meksiko telah lama memiliki hubungan yang erat. Kedua negara tetap menjadi mitra dagang utama satu sama lain, dengan pertukaran lintas batas diperkirakan mencapai sekitar 964,1 miliar dolar pada tahun 2025 saja. Namun, sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden tahun lalu, pemerintah Meksiko harus menyeimbangkan hubungan ini. Meksiko berupaya bekerja sama dengan pemerintahan Trump dalam penegakan imigrasi, sambil tetap membela hak-hak warganya dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Para kritikus menuduh agen imigrasi menggunakan kekerasan berlebihan selama penggerebekan, dan para ahli mencatat peningkatan jumlah kematian saat berada dalam tahanan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Sejak Trump kembali menjabat, setidaknya 15 warga negara Meksiko meninggal dalam tahanan ICE, dan tiga lainnya meninggal selama operasi penegakan hukum. Sebagai tanggapan, pemerintah Meksiko telah mengajukan keluhan kepada jaksa negara bagian di AS. Meksiko juga mengecam kondisi di pusat penahanan ICE sebagai ‘tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia’ dan mendesak kunjungan rutin dari pejabat konsuler Meksiko.
