Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menyatakan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini diambil menyusul penilaian terhadap kinerja sebagian jajaran direksi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan negara. Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam peresmian Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari Senin.
“Terlalu banyak pengalaman kita, direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN,” ujar Prabowo dengan nada serius. Pernyataan ini mengindikasikan adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja BUMN dan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan signifikan.
Presiden secara khusus menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang mengalami kerugian, namun tetap meminta bonus atau tantiem. Menurutnya, hal ini merupakan tindakan yang tidak pantas dan mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap negara. Prabowo menegaskan bahwa jabatan di BUMN seharusnya menjadi bentuk pengabdian, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi.
“BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu, ‘ndablek’ menurut saya. Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap menggantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap menggantikan,” tegas Prabowo. Pernyataan ini memberikan pesan yang jelas kepada para direksi BUMN untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menegaskan arah kebijakan pemerintah menuju swasembada energi. Ia menilai bahwa upaya untuk mencapai swasembada energi selama ini terhambat oleh lemahnya kemauan dan adanya praktik tidak jujur di tingkat manajemen, termasuk tindakan menipu atasan hingga Presiden demi keuntungan pribadi. Prabowo menekankan bahwa praktik-praktik seperti ini harus segera dihentikan.
“Selama ini menurut saya tidak ada will, selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu,” katanya dengan nada geram. Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga secara serius karena menjadi modal utama untuk memperkuat bangsa, mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung pentingnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program hilirisasi. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan pengelolaan yang baik dan tata kelola yang bersih, tujuan hilirisasi nasional dapat dicapai. Prabowo meyakini bahwa dengan sumber daya yang dimiliki dan manajemen yang profesional, Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dalam bidang energi dan industri.
“Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik Kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu,” pungkasnya. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Prabowo terhadap potensi Indonesia dan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Pembenahan BUMN menjadi salah satu langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Pernyataan Prabowo ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang mendukung langkah tegas Presiden dalam membersihkan BUMN dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Diharapkan, dengan adanya pembenahan ini, BUMN dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar proses pembenahan BUMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah juga diharapkan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk эксперты dan masyarakat sipil, dalam proses pembenahan BUMN agar hasilnya lebih optimal.
Pembenahan BUMN merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, diharapkan tujuan untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan negara dapat tercapai. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain fokus pada pembenahan internal, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek eksternal yang dapat memengaruhi kinerja BUMN. Hal ini meliputi kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan BUMN, regulasi yang jelas dan adil, serta iklim investasi yang kondusif. Dengan sinergi antara pembenahan internal dan dukungan eksternal, BUMN dapat menjadi kekuatan ekonomi yang handal dan mampu bersaing di kancah internasional.
Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pengawasan yang ketat terhadap kinerja BUMN. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sistem pengawasan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk auditor internal, auditor eksternal, dan lembaga pengawas independen. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, BUMN dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel.
Terakhir, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di BUMN. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dengan SDM yang berkualitas, BUMN dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, BUMN juga perlu merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai bidang untuk mengisi posisi-posisi strategis. Dengan SDM yang kompeten dan profesional, BUMN dapat menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada.
