Eksodus besar-besaran tokoh politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menjadi sorotan publik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi bergabung dengan partai yang selama ini dikenal dengan julukan “partai gajah” itu. Fenomena ini bukan sekadar perubahan simbol politik biasa, melainkan mengubah lanskap persaingan pemilihan umum 2029.
Gerakan pertama terjadi ketika Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, resmi bergabung dengan PSI. Dalam pengakuannya, langkah itu sepenuhnya didorong oleh ajakan langsung Jokowi saat makan siang di Istana Negara. “Saya nyamannya bersama Bapak. Ke mana pun Bapak arahkan, saya akan ikut, kecuali ke NasDem dan PDIP,” katanya merujuk percakapan mereka. Secara struktural, Ahmad Ali langsung didapuk sebagai Ketua Harian DPP PSI.
Kehadiran Ahmad Ali bukan satu-satunya. Pada September 2025, Bestari Barus juga merapat dari NasDem. Kemudian Rusdi Masse Mappasessu, mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Sulawesi Selatan, mengikuti jejak yang sama. Hingga Rakornas PSI pada 31 Januari 2026, partai ini memperkenalkan tujuh anggota baru, lima di antaranya adalah kader dari partai politik lain yang tercatat di sistem politik nasional. Melihat daftar nama yang datang, terlihat keanekaragaman latar belakang seperti Hendra Joni dari NasDem Sumatera, Vera Firdaus dari PKS, hingga Ikrar Kamaruddin dari Demokrat.
Andy Budiman, salah satu pengurus senior PSI, menilai Jokowi merupakan faktor utama yang membuat partai ini menjadi “magnet” bagi tokoh-tokoh politik. “Terutama PSI di 2029, dengan bergabinya Pak Jokowi, dengan adanya Pak Jokowi di dalam. Jadi ini memperlihatkan Jokowi efek sebetulnya. Bagaimana kemunculan Pak Jokowi di PSI ini menjadi magnet bagi para tokoh politik untuk bergabung dan ini adalah kabar yang baik buat PSI,” jelas Andy.
Namun, ia menambahkan bahwa masuknya politikus senior bukan buah dari perencanaan sistematis. “Nggak ada sesuatu yang direncanakan secara sistematis. Ini spontan.” Meskipun demikian, Jokowi sendiri berulang kali menekankan pentingnya pembentukan struktur partai yang kuat hingga tingkat desa. Pesan itu disampaikan kepada seluruh pengurus PSI, termasuk saat pertemuan di Lampung. Presiden ke-7 itu yakin bahwa jaringan organisasi yang lengkap dan akar yang kuat di masyarakat adalah kunci utama keberhasilan politik di level akar rumput.
Di Kota Bandar Lampung, Jokowi menemani Pengurus DPD PSI menyambut anggota baru dalam Rakorda Sabtu, 27 Juni lalu. Beberapa nama terkemuka seperti Suprianto eks Ketua DPW PPP Lampung, serta mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, juga ikut menyatakan bergabung. Namun, perhatian publik juga tertuju pada latar belakang Agung yang pernah divonis korupsi dan hak politiknya sempat dicabut. Keberadaannya di PSI menuai pro dan kontra, mengingat masa tanamnya yang penuh kontroversi.
Dari sisi kandidat parlemen, pakar politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengingatkan bahwa eksodus ini adalah hal wajar dalam dinamika politik, tetapi tetap menyisakan pertanyaan. “Bagi saya, ketika ada tokoh partai politik tertentu pindah ke PSI, ya perkara biasa pindah partai. Meski disertai pertanyaan kritik karena jarang-jarang politisi partai yang sudah lolos parlemen justru pindah ke yang tak lolos,” ujarnya.
Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah PSI dapat benar-benan menembus parlemen pada 2029. Sejarah menunjukkan PSI belum pernah memiliki kursi di DPR RI, dan debut Jokowi di partai ini belum tentu otomatis mendatangkan suara. Realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa popularitas presiden tidak selalu bisa ditransfer ke partai, apalagi dalam konteks pemilihan legislatif yang sangat bergantung pada struktur organisasi dan basis kader di tingkat daerah.
“Di kertas suara 2029, di kertas suaranya PSI dan caleg-calegnya itu tidak ada nama Jokowi dan tidak ada wajah Jokowi. Makanya ya sambil mengkapitalisasi figur Jokowi, PSI harus cari caleg-caleg yang bisa menang di setiap daerah pemilihan. Nggak gampang lho bagi PSI, sekalipun ada Pak Jokowi,” jelas Adi Prayitno.
Selain tantangan struktural, PSI juga menghadapi risiko skandal. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, disebut-sebut dalam kasus OTT. Jika perkara itu berlanjut ke proses hukum dan terbukti, beban politik bagi partai ini bisa sangat besar. “Ini bukan perkara gampang lho, bisa menjadi berat buat PSI. Tinggal ditunggu bagaimana proses hukumnya,” kata Adi.
Dengan segala dinamika tersebut, perjalanan PSI menuju Pemilu 2029 masih dipenuhi tanda tanya besar. Apakah “efek Jokowi” cukup untuk mengangkat partai yang belum pernah duduk di lembaga perwakilan rakyat menjadi kekuatan politik nyata, ataukah eksodus ini hanya akan berakhir sebagai gelombang sementara?
PSI masih perlu membuktikan diri mereka bukan hanya sebagai “partai Jokowi”, melainkan partai yang benar-benar memiliki visi, program, dan struktur organisasi yang mampu bersaing dengan partai-partai besar yang sudah mapan. Waktu akan menjawab apakah partai gajah ini akhirnya bisa mengecap gading atau hanya sekadar bayangan di langit politik Indonesia.
