Pakar memperingatkan bahwa janji rekonstruksi Gaza menjadi alat pemerasan politik dan perubahan demografis. Al Jazeera melaporkan bahwa setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, pembangunan kembali Gaza terhambat.
Belum ada kejelasan mengenai masuknya bahan konstruksi penting seperti semen dan besi. PBB memperkirakan 92% Gaza hancur selama perang, dan biaya rekonstruksi mencapai $70 miliar.
Namun, rekonstruksi ini dikhawatirkan bukan untuk memulihkan kehidupan warga Palestina, tetapi untuk ‘merekayasa ulang’ kehidupan mereka. Ihab Jabareen, peneliti spesialis urusan Israel, menyatakan bahwa rekonstruksi adalah kelanjutan perang dengan cara birokrasi dan ekonomi.
Israel disebut memiliki kendali atas ‘oksigen’ Gaza, yaitu pasokan semen, untuk mengendalikan politik dan keamanan. Israel disebut ingin menciptakan sistem ‘kontrol tanpa tanggung jawab’, memegang hak veto atas kehidupan di Gaza tanpa kewajiban hukum sebagai penjajah.
Sistem ini bergantung pada tiga lapisan pemerasan. Gaza masih terkubur di bawah puing-puing akibat bombardir Israel. Laporan PBB menyebutkan bahwa pembersihan puing bisa memakan waktu tujuh tahun dalam kondisi ideal.
Pakar Palestina menolak model rekonstruksi top-down yang diusulkan di Davos. Abdel Rahman Kitana, profesor arsitektur, mengusulkan ‘Phoenix Plan’, kerangka kerja yang dikembangkan oleh serikat kotamadya Jalur Gaza sebagai alternatif lokal.
Kitana menekankan bahwa rekonstruksi bukan hanya tentang memulihkan yang hancur, tetapi tentang membentuk kembali kehidupan. Ia mengadvokasi pendekatan terpadu yang berakar pada Phoenix Plan, di mana puing didaur ulang untuk reklamasi lahan.
Namun, rencana ini terhambat oleh daftar ‘dual use’ Israel. Israel melarang barang-barang seperti pupuk dan pipa baja dengan alasan dapat digunakan untuk tujuan militer. Daftar ini kini mencakup oksigen, obat kanker, dan filter air.
Jabareen menyebut blokade bukan lagi dalih keamanan, tetapi ‘filosofi pemerintahan’. Israel menjadikan alasan ‘dual use’ sebagai mekanisme penundaan tanpa batas.
Setiap proyek harus disetujui satu per satu, membuat rekonstruksi menjadi ‘proyek’ abadi. Sementara Israel memblokir bahan-bahan penting, pemerintahan Trump menciptakan ‘fantasi politik’ dengan rencana ‘New Gaza’.
Rencana ini menjanjikan peningkatan PDB Gaza sebesar $10 miliar dan ‘New Rafah’ dengan 100.000 unit rumah. Jabareen melihat rencana ini sebagai bentuk ‘rekayasa demografis senyap’.
Tujuannya adalah mengalihkan isu Palestina dari masalah hak nasional menjadi masalah real estate, mendesain Gaza yang ‘bermanfaat secara ekonomi’ tetapi ‘hampa secara nasional’. Kontrak rekonstruksi menjadi filter politik.
Penundaan yang panjang menjadi kebijakan pemindahan. Israel bertaruh pada ’emigrasi rasional’ karena warga Palestina akan lelah menunggu. Bom menimbulkan kecaman, tetapi penundaan birokrasi hanya menimbulkan keheningan.
