Jakarta – Pemandangan tak elok terlihat di sepanjang trotoar sekitar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) hingga Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusat, pada Senin (17/8/2026). Di tengah euforia perayaan HUT ke-81 RI di Monas yang membludak, trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki justru disulap menjadi lahan parkir motor. Kondisi ini membuat fungsi utama trotoar sebagai jalur aman bagi pejalan kaki terampas, bahkan mengancam kenyamanan dan keselamatan mereka.
Dari pantauan di lokasi sekitar pukul 17.08 WIB, lautan motor roda dua terlihat memenuhi setiap jengkal trotoar. Ruang gerak pejalan kaki menjadi sangat terbatas, memaksa mereka harus berhati-hati melangkah di antara kendaraan yang berjejer rapat. Lebih parah lagi, sebagian motor nekat diparkir tepat di atas *guiding block*, jalur pemandu khusus bagi penyandang disabilitas. Ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak kaum rentan dan menunjukkan minimnya kesadaran akan fungsi fasilitas publik.
Kondisi ini diperparah dengan kehadiran pedagang kaki lima yang turut memadati area sekitar Monas. Akibatnya, pejalan kaki tak punya pilihan selain turun ke bahu jalan yang ramai kendaraan, mempertaruhkan keselamatan mereka. Ironisnya, di tengah kesemrawutan ini, seorang juru parkir dengan santainya mematok tarif Rp 10.000 untuk setiap motor yang diparkir ilegal tersebut. “Semuanya dipatok Rp 10.000 di sini. Ini sudah penuh,” ujarnya, seolah membenarkan praktik pungutan liar di atas fasilitas umum.
Menanggapi kekisruhan ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengakui bahwa tingginya animo masyarakat yang datang merayakan HUT RI menjadi penyebab utama. Menurutnya, kantong parkir resmi yang tersedia tidak mampu menampung seluruh kendaraan. “Karena banyaknya masyarakat yang hadir, kantong parkir penuh, jadi banyak yang di trotoar,” dalih Budi.
Budi menambahkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah berupaya menjaga agar trotoar tetap bisa dilintasi pejalan kaki. Namun, jumlah pengunjung yang terus bertambah hingga siang hari disebutnya di luar kendali. “Kami sudah mengusahakan agar jalan trotoar bisa dilintasi masyarakat atau pejalan kaki, dan sampai siang ini masyarakat terus bertambah,” pungkasnya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan aturan dan perencanaan parkir di momen-momen keramaian publik.
