Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan sidang praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini disebabkan karena tim KPK sedang menghadapi empat sidang praperadilan lainnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Biro Hukum KPK telah mengajukan penundaan sidang Yaqut. Tim KPK saat ini secara paralel mengikuti empat sidang praperadilan lainnya.
Empat persidangan tersebut terkait dengan perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Kementerian Pertanian, dan dua praperadilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.
KPK juga mengumumkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1 triliun lebih. Tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Mereka yang dicegah adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.
Yaqut kemudian mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026.
Sidang perdana praperadilan awalnya dijadwalkan pada 24 Februari 2026.
Namun, KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri hanya untuk Yaqut dan Gus Alex pada 19 Februari 2026. Pencegahan Fuad tidak diperpanjang.
Majelis hakim PN Jaksel menunda sidang praperadilan Yaqut pada 24 Februari 2026. Sidang kemudian dijadwalkan ulang pada 3 Maret 2026. Penundaan atas permintaan KPK.
Majelis hakim menjelaskan penundaan dilaksanakan atas permintaan KPK melalui surat pada 19 Februari 2026.
