LPPOM MUI meminta pemerintah terapkan perlakuan setara terkait sertifikasi halal. Hal ini terkait kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Pemerintah diminta lebih berpihak pada produsen lokal.
Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, menyampaikan hal ini. Ia menyoroti aturan halal dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. Aturan itu mewajibkan sertifikasi halal untuk kosmetik, alat kesehatan, dan jasa terkait.
Produk haram juga wajib mencantumkan keterangan tidak halal. MoU antara Indonesia dan AS dinilai berpotensi tidak konsisten dengan aturan ini.
Menurut Muti, MoU mengecualikan kewajiban sertifikasi halal untuk kosmetik dan alat kesehatan asal AS. Selain itu, produk haram asal AS tidak wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
Pengecualian ini juga ada di Pasal 2.22, terkait produk pangan non-hewani. Produk tersebut dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.
Tidak ada kewajiban keberadaan penyelia halal di perusahaan AS. Muti menilai ini menimbulkan ketidakseimbangan persaingan.
Produsen lokal dan luar negeri (selain AS) punya kewajiban yang berbeda. Negara lain berpotensi menuntut hal sama.
Bahkan, ada potensi perlakuan tidak setara yang dapat digugat ke WTO. Ini terkait diskriminasi.
Pemerintah didorong memberikan perlakuan setara. Pemerintah juga diminta tidak tunduk pada tekanan asing terkait halal.
MUI ingin pemerintah berpihak pada produsen lokal. Kesetaraan aturan penting untuk menjaga persaingan yang sehat.
Sebelumnya, isu produk AS tanpa sertifikasi halal sempat mencuat. Pemerintah perlu memberikan klarifikasi terkait hal ini.
MUI berharap pemerintah dapat meninjau kembali kesepakatan tersebut. Hal ini penting demi keadilan dan keberpihakan pada produk lokal.
Dengan perlakuan setara, industri halal Indonesia bisa lebih berkembang. Dikutip dari Kantor Berita ANTARA, MUI akan terus mengawal isu ini.
