Hubungan India dan Israel semakin erat di bawah pemerintahan Modi. Kritikus menuduh India mengadopsi kebijakan kontroversial Israel, terutama di Kashmir.
Pada 2019, seorang diplomat India menyarankan agar India meniru ‘model Israel’ dalam menangani Kashmir. Hal ini memicu kontroversi terkait potensi penerapan kebijakan pemukiman.
Kebijakan ‘keadilan buldoser’ menjadi sorotan. Pemerintah India menghancurkan rumah dan toko milik warga Muslim tanpa pemberitahuan hukum yang jelas.
Tindakan ini disebut mirip dengan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina. Penghancuran properti sering terjadi setelah ketegangan agama atau protes.
India adalah pengimpor senjata terbesar dari Israel. Kerja sama militer meliputi pelatihan bersama dan pembelian teknologi pengawasan canggih.
Penggunaan spyware Pegasus juga menuai kritik. Perangkat lunak ini diduga digunakan untuk memata-matai jurnalis dan aktivis.
Kashmir menjadi fokus utama perbandingan ini. Wilayah tersebut mengalami militerisasi intensif dan pencabutan status otonomi.
Kritikus menilai pendekatan India di Kashmir mirip dengan perlakuan Israel terhadap Tepi Barat. Hal ini mencakup pembatasan kebebasan dan pengawasan ketat.
Beberapa pihak melihat adanya kesamaan ideologi antara kedua negara. Nasionalisme Hindu di India dianggap memiliki kesamaan dengan Zionisme di Israel.
Muslim di India menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menambah kekhawatiran tentang masa depan minoritas di India.
Mahkamah Agung India melarang penghancuran properti tanpa proses hukum yang jelas. Namun, praktik di lapangan masih menjadi perhatian.
Kashmir berada dalam keadaan darurat permanen, dengan kehadiran militer yang kuat. Kehidupan sehari-hari dikendalikan oleh pos pemeriksaan dan aturan darurat.
Para ahli mengatakan bahwa India mengadopsi teknologi dan keahlian dari Israel. Hal ini membuat India semakin represif, otoriter, dan militeristik, seperti yang dilansir dari Al Jazeera.
