GAZA – Gerakan Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk melucuti senjata secara penuh menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait rencana perdamaian yang digagas oleh “Board of Peace”. Kesepakatan ini, yang diklaim sebagai hasil negosiasi intensif selama berbulan-bulan, menandai perkembangan signifikan dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. Meskipun Israel belum memberikan komentar resmi, pihak AS optimistis bahwa kesepakatan ini akan menjadi fondasi bagi pemerintahan Palestina baru dan stabilitas regional.
Seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi kepada BBC bahwa kelompoknya telah menyetujui rencana pelucutan senjata sepenuhnya di Gaza. Pernyataan resmi dari Hamas diperkirakan akan segera dirilis. Sementara itu, “Board of Peace” dalam pernyataannya menyebut bahwa kesepakatan ini merupakan puncak dari negosiasi “intensif dan dengan itikad baik” yang telah berlangsung berbulan-bulan, dan kini fokus beralih pada tahap implementasi.
Rencana pelucutan senjata ini merupakan bagian dari fase kedua skema gencatan senjata Gaza yang ditengahi AS. Selain pelucutan senjata Hamas, rencana ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut yang telah luluh lantak akibat konflik. Presiden Trump menyatakan bahwa Israel akan menarik diri dari Gaza “setelah pelucutan senjata selesai”, menyebut kesepakatan ini sebagai “langkah kritis menuju Gaza yang akhirnya diperintah oleh pemerintahan Palestina yang baru”.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menambahkan bahwa “Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk bertanggung jawab menjaga keamanan Gaza bagi penduduknya dan tetangga-tetangganya.” Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mediator Mesir, Qatar, dan Turki atas peran penting mereka dalam mencapai kesepakatan ini, seraya menyebutnya sebagai “tonggak utama dalam implementasi Rencana 20 Poin Trump.”
Ketika ditanya oleh wartawan mengenai tingkat optimisme AS bahwa Israel akan setuju untuk menarik diri dari Gaza setelah Hamas dilucuti senjatanya, seorang pejabat AS menyatakan, “Kami tidak meminta Israel melakukan apa pun selain menyetujui rencana 20 poin yang semula mereka setujui. Jadi, kami sangat yakin mereka akan mematuhinya.” Pejabat tersebut menambahkan bahwa jika Israel memutuskan untuk tidak menarik diri, Trump akan “sangat kecewa”, namun AS tetap percaya bahwa Israel akan terus menjadi mitra yang baik.
BBC telah melihat isi perjanjian tersebut, yang mengatur inventarisasi dan penyimpanan senjata berat Hamas yang tersisa di bawah pengawasan Palestina. Poin ini berpotensi menghilangkan hambatan paling signifikan untuk memajukan inisiatif perdamaian yang didukung Trump untuk Gaza. Pejabat AS menjelaskan bahwa kelompok-kelompok kecil di Gaza akan dilucuti terlebih dahulu, sebelum Hamas mulai membongkar infrastruktur militer yang mereka gambarkan sebagai “negara-dalam-negara”, seperti terowongan, gudang senjata, dan fasilitas produksi, sebuah proses yang diakui akan memakan waktu jauh lebih lama.
Pejabat tersebut juga menekankan bahwa rencana ini sengaja dibangun di atas prinsip “nol kepercayaan” dan dengan verifikasi ketat, di mana baik Hamas maupun Israel tidak akan beralih ke fase berikutnya sampai pihak lain memenuhi komitmennya. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran kesepakatan di masa depan. Meskipun demikian, masih ada tantangan besar dalam implementasi, terutama mengingat sejarah panjang ketidakpercayaan antara kedua belah pihak.
Latar belakang kesepakatan ini juga diwarnai oleh konflik dan korban jiwa yang terus berjatuhan. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza, setidaknya 1.168 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku Oktober lalu. Sementara itu, empat tentara Israel tewas dalam serangan Palestina di Gaza selama periode yang sama. Statistik ini menggarisbawahi urgensi dan kompleksitas upaya perdamaian yang sedang berlangsung.
Sebelum pengumuman Trump, Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan “segera” para mediator gencatan senjata Gaza, yang juga melibatkan Amerika Serikat, Qatar, dan Turki. Sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya sebelumnya melaporkan kepada Reuters bahwa pembicaraan antara mediator dan pemimpin Hamas di Kairo mengenai implementasi rencana perdamaian yang ditengahi AS telah membuat kemajuan langka. Namun, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa syarat-syarat yang diusulkan tidak memuaskan.
Menyusul pengumuman Trump, Times of Israel melaporkan, mengutip sumber anonim, bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani antara negosiator dari Hamas serta “Board of Peace” dan negara-negara mediator. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa “kantor Israel” mengeluarkan pernyataan yang mengatakan proposal pelucutan senjata tidak memenuhi tuntutan Yerusalem. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pandangan dan potensi hambatan dari pihak Israel.
Pada April tahun ini, Hamas menolak rencana pelucutan senjata dari seorang tokoh penting dalam upaya perdamaian Gaza Trump, menurut seorang pejabat senior Palestina yang akrab dengan negosiasi tersebut kepada BBC. Perubahan kepemimpinan di Hamas juga menjadi faktor. Awal bulan ini, Hamas memilih Khalil al-Hayya sebagai pemimpin baru, menggantikan Yahya Sinwar yang tewas oleh militer Israel di Gaza pada Oktober 2024. Sebagai kepala negosiator Hamas, Hayya memimpin delegasi kelompok tersebut dalam pembicaraan gencatan senjata tidak langsung, bertemu dengan mediator di Mesir dan Qatar.
Konflik ini berakar pada serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Israel merespons dengan melancarkan kampanye militer besar-besaran di Gaza, di mana lebih dari 73.290 orang tewas, termasuk 21.280 anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut, yang angkanya dianggap dapat diandalkan oleh PBB. Pada tahun 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan menteri pertahanan, Yoav Gallant, serta komandan militer Hamas, Mohammed Deif. Israel mengatakan Deif tewas dalam serangan udara. Perdana Menteri Netanyahu mengutuk keputusan ICC sebagai “anti-Semit”, sementara Hamas mengatakan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant telah menetapkan “preseden sejarah penting”. Sebuah komisi penyelidikan PBB pada September 2025 mengatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pihaknya secara kategoris menolak laporan tersebut, mengecamnya sebagai “menyimpang dan palsu”.
