ERBIL – Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) Irak menegaskan tidak ingin terseret dalam konflik regional yang semakin memanas, terutama pasca-perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Perdana Menteri KRG, Masrour Barzani, menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Baghdad dalam menguasai penuh persenjataan di wilayah tersebut. Penegasan ini disampaikan Barzani dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pada Sabtu lalu.
Barzani secara tegas membantah adanya tekanan dari pihak mana pun untuk terlibat dalam konflik Iran. “Tidak ada pihak yang menekan kami untuk terlibat dalam perang, dan kami tidak ingin menjadi bagian dari konflik apa pun di wilayah ini,” ujarnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan serangan yang menargetkan wilayah tersebut.
Sejak pecahnya konflik pada 28 Februari lalu, infrastruktur di wilayah Kurdistan Irak telah mengalami kerusakan parah akibat lebih dari 1.000 serangan rudal dan drone. Serangan-serangan ini, menurut Barzani, berasal langsung dari Iran atau dilancarkan oleh milisi dari dalam wilayah Irak sendiri. Ia menyebut serangan-serangan tersebut “tidak dapat dibenarkan” dan menekankan bahwa “setiap masalah harus diselesaikan secara damai” melalui jalur dialog.
Salah satu insiden signifikan terjadi pada bulan Maret, ketika Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran melancarkan lima serangan rudal ke Pangkalan Udara al-Harir, dekat ibu kota regional Erbil. IRGC mengklaim pangkalan tersebut sebagai “markas tentara AS yang menyerang”. Namun, Barzani membantah klaim tersebut, menjelaskan bahwa pangkalan itu kosong dan tidak menampung pasukan AS selama hampir 10 tahun terakhir, sejak pasukan koalisi pimpinan AS berhasil mengalahkan ISIL (ISIS) dan menghancurkan cengkeraman teritorialnya.
Barzani menambahkan bahwa kehadiran pasukan AS di Erbil saat ini semata-mata untuk “memerangi terorisme” dan keberadaan mereka telah berulang kali menjadi sasaran serangan. Pernyataan ini menggarisbawahi kompleksitas situasi keamanan di wilayah tersebut, di mana upaya memerangi terorisme seringkali berbenturan dengan dinamika konflik regional yang lebih luas.
Selain fokus pada penolakan keterlibatan konflik, Barzani juga menyatakan dukungan penuh KRG terhadap pemerintah Irak dalam upaya membatasi kepemilikan senjata hanya pada pasukan resmi negara. Pernyataan ini sejalan dengan janji Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, pada bulan Mei lalu di hadapan parlemen, yang menegaskan bahwa negara akan memiliki monopoli atas senjata. Al-Zaidi menargetkan tenggat waktu 30 September bagi semua faksi bersenjata untuk melucuti dan menyerahkan senjata mereka kepada kendali negara.
Dalam wawancara yang sama, Barzani juga mengungkapkan bahwa otoritas regional Kurdistan tidak memiliki hubungan dengan Israel. Sebaliknya, hubungan dengan Suriah dan Turki semakin mendalam, ditandai dengan “kerja sama timbal balik” yang erat. Pekan ini, Presiden KRG Nechirvan Barzani bahkan bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, menandai kunjungan pertama seorang pemimpin Kurdi Irak ke Suriah sejak jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Situasi ini menjadi semakin pelik mengingat posisi partai-partai oposisi Kurdi Iran di Irak yang berada dalam kewaspadaan tinggi sejak dimulainya perang AS-Israel dengan Iran. Basis-basis mereka di wilayah semi-otonom Kurdi Irak – dan di dalam Iran sendiri – telah menjadi garis depan konflik. Diskusi tentang kemungkinan pejuang Kurdi Iran terlibat dalam konflik untuk menggulingkan pemerintah Iran juga semakin santer terdengar, terutama setelah Presiden AS Donald Trump dan Israel mengisyaratkan bahwa mempersenjatai para pejuang ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Iran, di mana etnis Kurdi merupakan sekitar 10 persen dari populasi.
