ERBIL, Irak – Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di Irak utara menyatakan komitmennya untuk tidak terlibat dalam konflik regional yang sedang berlangsung. Perdana Menteri KRG, Masrour Barzani, menegaskan bahwa wilayah semi-otonom tersebut tidak ingin menjadi bagian dari ketegangan yang dipicu oleh perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Pernyataan ini disampaikan Barzani dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pada Sabtu lalu.
Barzani membantah adanya tekanan dari pihak mana pun untuk melibatkan KRG dalam konflik tersebut. “Tidak ada pihak yang menekan kami untuk terlibat dalam perang, dan kami tidak ingin menjadi bagian dari konflik apa pun di wilayah ini,” ujarnya. Sikap ini sejalan dengan upaya Baghdad untuk mengintegrasikan semua senjata di bawah kendali negara, sebuah langkah yang didukung penuh oleh KRG demi menjaga stabilitas dan kedaulatan Irak.
Sejak pecahnya konflik pada 28 Februari lalu, wilayah Kurdistan telah mengalami lebih dari 1.000 serangan rudal dan drone, baik yang berasal langsung dari Iran maupun melalui milisi di dalam Irak. Serangan-serangan ini telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur KRG. Barzani menyebut serangan-serangan tersebut sebagai “tidak beralasan” dan menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog damai.
Salah satu insiden signifikan terjadi pada bulan Maret, ketika Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menargetkan Pangkalan Udara al-Harir dekat ibu kota regional Erbil dengan lima rudal. IRGC mengklaim fasilitas tersebut sebagai “markas tentara AS yang menyerang”. Namun, Barzani mengklarifikasi bahwa pangkalan tersebut telah kosong dan tidak menampung pasukan AS selama hampir sepuluh tahun, sejak koalisi pimpinan AS berhasil mengalahkan ISIL (ISIS).
Meskipun demikian, Barzani membenarkan bahwa pasukan AS masih berada di Erbil dengan misi “melawan terorisme”, dan kehadiran mereka telah berulang kali menjadi sasaran serangan. Keterlibatan AS ini, menurut Barzani, merupakan bagian dari upaya global untuk memerangi kelompok teroris dan menjaga keamanan regional, bukan untuk tujuan agresi terhadap negara lain.
Dukungan KRG terhadap pemerintah Irak dalam pembatasan senjata hanya untuk pasukan resmi merupakan langkah krusial. Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, dalam pidatonya di parlemen pada bulan Mei, berjanji bahwa negara akan memiliki monopoli atas senjata. Ini adalah upaya untuk mengakhiri dominasi kelompok paramiliter yang telah berkuasa sejak perang yang dipimpin AS di Irak pada tahun 2003. Pemerintah Irak telah menetapkan batas waktu 30 September bagi semua faksi bersenjata untuk melucuti senjata dan menyerahkannya ke kendali negara.
Selain itu, Barzani juga mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa otoritas regional Kurdistan tidak memiliki hubungan dengan Israel. Sebaliknya, hubungan dengan Suriah dan Turki semakin mendalam, ditandai dengan “kerja sama timbal balik” yang erat. Kunjungan Presiden KRG Nechirvan Barzani ke Suriah minggu ini, di mana ia bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, merupakan kunjungan pertama pemimpin Kurdi Irak ke Suriah sejak jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024, menandakan era baru hubungan diplomatik.
Partai-partai oposisi Kurdi Iran, yang berbasis di wilayah semi-otonom Irak dan di dalam Iran sendiri, berada dalam kewaspadaan tinggi sejak dimulainya perang AS-Israel dengan Iran. Mereka berada di garis depan konflik, dengan kemungkinan pejuang Kurdi Iran memasuki konflik untuk menggulingkan pemerintah Iran yang banyak dibicarakan. Baik Presiden AS Donald Trump maupun Israel telah menyarankan bahwa mempersenjatai para pejuang ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di dalam Iran, di mana Kurdi merupakan sekitar 10 persen dari populasi.
