Jakarta – Sejumlah organisasi wartawan menyampaikan kecaman keras terhadap advokat kondang Hotman Paris Hutapea menyusul pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi jurnalis dalam sebuah konferensi pers. Insiden ini terjadi pada Jumat, 17 Juli 2026, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, saat Hotman Paris memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan kriminalisasi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Pernyataan Hotman, yang diucapkan di hadapan publik dan media, dengan cepat menyebar dan memicu gelombang kontroversi serta solidaritas di kalangan insan pers nasional.
Dalam kesempatan tersebut, suasana konferensi pers yang seharusnya menjadi ajang penyampaian informasi, berubah tegang ketika Hotman Paris merespons pertanyaan seorang jurnalis dengan nada menantang. Ketika ditanya mengenai dugaan kriminalisasi dalam kasus yang menjerat Febrie, Hotman merespons dengan pertanyaan balik, “Menurut kau gimana? Lu punya otak enggak? Lu jawab dulu menurut kau gimana kalau tiba-tiba kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apa pun itu namanya apa? Jawab sendiri. Jawab sendiri dulu.” Pernyataan yang sarat emosi dan terkesan merendahkan ini segera menjadi sorotan, memicu reaksi negatif, dan dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik yang profesional.
Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), sebagai salah satu organisasi yang beranggotakan para pemimpin redaksi media massa di Indonesia, menjadi yang terdepan dalam menyatakan penyesalannya. Melalui Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, organisasi tersebut secara terbuka mengkritik pilihan kata dan cara Hotman Paris merespons pertanyaan jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya. Forum Pemred menekankan bahwa bertanya merupakan bagian integral dari proses verifikasi dan konfirmasi, sebuah kewajiban fundamental bagi wartawan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Retno Pinasti dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin, 20 Juli 2026, menyatakan, “Pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespons pertanyaan wartawan sangat tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja menjalankan amanat UU Pers no.40 tahun 1999.” Pernyataan ini secara tegas menggarisbawahi bahwa etika dan profesionalisme seharusnya menjadi landasan interaksi antara narasumber dan jurnalis, terutama dalam konteks peliputan berita yang krusial dan memiliki dampak luas terhadap publik. Kebebasan pers bukan hanya hak jurnalis, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Forum Pemred juga menegaskan bahwa meskipun narasumber memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan, hak tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merendahkan profesi jurnalis atau menghalangi kerja jurnalistik. Ucapan atau sikap yang bersifat intimidatif, seperti yang ditunjukkan Hotman Paris, dianggap tidak etis, tidak profesional, dan tidak sesuai dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Organisasi ini secara spesifik menyoroti pertanyaan Hotman, “lu punya otak enggak?”, yang dianggap tidak menjawab substansi pertanyaan, justru merendahkan martabat profesi wartawan, dan berpotensi menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis di lapangan.
Lebih lanjut, Forum Pemred mengingatkan semua pihak mengenai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini secara eksplisit menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Perlindungan tersebut mencakup kebebasan menjalankan tugas jurnalistik tanpa adanya intimidasi, kekerasan, atau upaya menghalang-halangi. Oleh karena itu, tindakan atau ucapan yang merendahkan jurnalis dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat undang-undang pers dan berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial pers.
Dalam pernyataannya, Forum Pemred menekankan pentingnya keselamatan dan kehormatan wartawan saat bertugas. “Forum Pemred sangat berkepentingan atas keselamatan dan kehormatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik termasuk melawan mereka yang dengan sengaja melecehkan profesi wartawan atau bahkan menghalang-halangi kerja jurnalistik,” jelas Retno Pinasti. Pernyataan ini menunjukkan komitmen organisasi untuk melindungi hak-hak jurnalis, memastikan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka, dan mempertahankan integritas profesi jurnalistik dari segala bentuk intervensi atau intimidasi.
Sejalan dengan itu, Forum Pemred juga mengimbau seluruh pihak, termasuk pejabat publik, tokoh masyarakat, dan advokat, untuk senantiasa menjaga kebebasan pers. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling menghormati profesi masing-masing serta mengedepankan kompetensi dan etika dalam berinteraksi, terutama di ruang publik dan dalam konteks peliputan berita. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dijaga bersama, dan setiap upaya untuk merendahkan atau menghalangi kerja jurnalis adalah ancaman terhadap pilar tersebut, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas.
Kecaman serupa juga datang dari Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Irfan Kamil. Secara terpisah, Kamil menyampaikan keberatan keras terhadap ucapan Hotman Paris. “Kami sangat mengecam dan menuntut Hotman Paris untuk meminta maaf atas pernyataan-pernyataannya yang merendahkan wartawan dan mengarah pada pembungkaman kebebasan pers,” tegas Kamil. Tuntutan maaf ini mencerminkan seriusnya dampak pernyataan Hotman terhadap profesi jurnalis dan kebebasan berekspresi di Indonesia, mengingat Iwakum secara khusus berfokus pada isu-isu hukum dan keadilan, di mana peran pers sangat vital dalam pengawasan.
Insiden ini bukan kali pertama seorang tokoh publik berhadapan dengan kritik keras dari organisasi pers terkait pernyataan yang merendahkan. Sejarah kebebasan pers di Indonesia mencatat banyak kasus di mana jurnalis menjadi korban intimidasi, kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik saat menjalankan tugas. Kasus Hotman Paris ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama mereka yang kerap berinteraksi dengan media, akan pentingnya memahami peran dan fungsi pers dalam negara demokrasi. Kebebasan pers adalah salah satu indikator utama kesehatan demokrasi suatu negara, dan setiap upaya melemahkan pers berarti melemahkan demokrasi itu sendiri.
Pernyataan Hotman Paris juga dapat dianalisis dari perspektif etika komunikasi dan profesionalisme. Sebagai seorang advokat terkemuka, Hotman Paris memiliki pengaruh besar dan kerap menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, setiap perkataan yang keluar dari dirinya memiliki bobot dan dampak yang signifikan. Respons yang merendahkan terhadap pertanyaan jurnalis tidak hanya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap profesi pers, tetapi juga berpotensi menjustifikasi perilaku serupa oleh pihak lain yang mungkin tidak memahami pentingnya kebebasan pers. Hal ini menciptakan preseden buruk dan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap etika berinteraksi di ruang publik.
Lebih jauh, kasus ini membuka diskusi mengenai pentingnya edukasi publik tentang peran pers. Seringkali, masyarakat umum, bahkan beberapa tokoh publik, belum sepenuhnya memahami bahwa jurnalis tidak sekadar mencatat dan melaporkan, tetapi juga memiliki peran sebagai pengawas kekuasaan, penyalur informasi yang akurat, dan penjaga akuntabilitas. Pertanyaan kritis dari jurnalis adalah bagian dari proses ini, bukan upaya untuk menyerang personal, melainkan untuk menggali kebenaran demi kepentingan publik. Oleh karena itu, respons yang defensif atau merendahkan justru menghalangi upaya publik mendapatkan informasi yang komprehensif.
Di sisi lain, insiden ini juga menjadi momentum bagi organisasi pers untuk semakin memperkuat soliditas dan perjuangan dalam menjaga kebebasan pers. Ancaman terhadap jurnalis, baik verbal maupun non-verbal, harus dihadapi dengan respons kolektif dan tegas. Tuntutan permintaan maaf dari Hotman Paris bukan sekadar formalitas, melainkan simbol penting bahwa profesi jurnalis tidak bisa diinjak-injak. Ini adalah pesan kuat kepada semua pihak bahwa ada batas etika dan hukum yang harus dihormati dalam berinteraksi dengan pers, dan pelanggaran terhadap batas tersebut akan mendapatkan respons yang setimpal dari komunitas pers.
Menghadapi situasi ini, Hotman Paris diharapkan dapat merefleksikan kembali pernyataannya dan memahami dampak yang ditimbulkan. Permintaan maaf secara terbuka dan tulus akan sangat membantu meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmen terhadap etika komunikasi yang baik. Selain itu, insiden ini juga harus menjadi pelajaran bagi narasumber lain untuk lebih berhati-hati dan menghormati para jurnalis yang bertugas. Kebebasan pers adalah aset berharga bagi bangsa, dan menjaganya adalah tanggung jawab bersama, dari pemerintah, masyarakat, hingga setiap individu yang berinteraksi di ruang publik.
Pada akhirnya, kasus pernyataan kontroversial Hotman Paris ini bukan hanya tentang satu insiden, tetapi juga tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kebebasan pers. Ini adalah pengingat bahwa kebebasan pers tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus terus diperjuangkan dan dilindungi dari segala bentuk ancaman. Solidaritas organisasi wartawan menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam ketika profesi mereka direndahkan, dan ini adalah sinyal positif bagi masa depan kebebasan pers di Indonesia.
