Jakarta — PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan energi nasional dengan memfokuskan strategi pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit. Langkah ini tidak hanya sekadar wujud transisi energi, tetapi juga menjadi strategi konkret untuk menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani neraca perdagangan Indonesia.
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah menargetkan perluasan program pencampuran E10 atau bensin beretanol 10 persen. Pertamina ditunjuk sebagai motor percepatan target ini, mulai dari pembangunan pabrik etanol hingga penguatan rantai pasok bahan baku nabati dalam negeri. Jika berjalan sesuai roadmap, porsi energi nabati dalam konsumsi BBM bisa meningkat tajam dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan fasilitas bioetanol di Jawa Timur. Pertamina tengah menyelesaikan pabrik pengembangan etanol di Glenmore yang diproyekskan berkapasitas 30 ribu kiloliter per tahun. Besarnya kapasitas itu diharapkan bisa menutupi sebagian kebutuhan etanol pencampuran di wilayah Jawa bagian timur, sekaligus menjadi pilot sebelum membangun pabrik lain di Sumatera dan Kalimantan.
Di sisi lain, pajak dan biaya logistik membuat etanol impor tetap kalah kompetitif dibanding bahan bakar dalam negeri. Badan Pusat Statistik mencatat harga etanol impor naik seiring kenaikan biaya transportasi laut, sementara produksi dalam negeri hanya mengandalkan minyak sawit mentah. Oleh karena itu, pemerintah dan Pertamina berencana mengamankan pasokan bahan baku yang lebih murah menggunakan limbah sawit, terutama Tandan Kosong Sawit (TKS).
TKS selama ini menjadi limbah besar perkebunan dengan volume mencapai sekitar 25 juta ton per tahun. Potensi TKS sebagai feedstock etanol cukup menjanjikan, mengingat kandungan seratnya bisa dipecah menjadi gula kemudian difermentasi menjadi etanol. Pertamina kini mengerjakan skema kemitraan dengan perusahaan sawit untuk memastikan pasokan Tks secara rutin ke pabrik bioetanol.
Bagi petani kelapa sawit, pengembangan bioetanol diharapkan bisa menyeimbangkan pendapatan mereka. Harga CPO mentah yang fluktuatif membuat pendapatan petani tidak menentu. Sementara itu, harga TKS yang selama ini hanya dianggap sampah bisa meningkat pesat jika diterima oleh pabrik etanol. Beberapa kelompok tani di Riau dan Jambi sudah mulai menyiapkan skema pengumpulan TKS ke sentra pengolahan.
Secara makro, langkah ini juga diharapkan menurunkan defisit neraca perdagangan akibat impor BBM. Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pengurangan 100 ribu kiloliter etanol impor bisa menghemat devisa hingga Rp2 triliun per tahun. Jika target Pertamina tercapai, angka itu bisa bertambah dan menjadi landasan negara menuju kemandirian energi yang lebih kuat.
Peluang lain terletak pada perluasan pasar biodiesel berbasis kelapa sawit. Berbagai negara di Eropa dan Asia kini mulai menekan penggunaan BBM fosil dan menggantikannya dengan campuran nabati. Jika Indonesia bisa memenuhi standar kualitas etanol dan biodiesel dalam negeri, produk kelapa sawit bisa melalui tambatan taktis menjadi komoditas ekspor yang lebih bernilai.
Di lini regulator, Kementerian ESDM sedang menyiapkan insentif tambahan bagi investor bioetanol, antara lain pengurangan tarif cukai, fleksibilitas amortisasi pabrik, serta kemudahan impor mesin dan teknologi hilirisasi. Pertamina pun merancang pengembangan pusat-pusat distribusi E10 di kota-kota besar untuk memastikan konsumen mendapatkan bensin bersih dengan harga yang tetap terjangkau.
