Diplomat Amerika Serikat (AS) melakukan aksi walk out dramatis dari pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas perang Rusia di Ukraina. Insiden ini terjadi ketika delegasi Prancis mulai menyampaikan pidatonya, menandai puncak ketegangan diplomatik yang tidak biasa antara kedua negara sekutu historis tersebut. Peristiwa ini bukan hanya sekadar gesekan diplomatik biasa; ini adalah manifestasi dari ketidaksepahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia, peran PBB, dan dinamika hubungan internasional yang kompleks.
Aksi walk out yang terjadi pada Senin lalu ini dipicu oleh serangkaian ketidaksepahaman yang telah berlangsung selama beberapa hari dan semakin memanas. Dua hari sebelumnya, terjadi adu argumen sengit secara daring antara pejabat AS dan Prancis terkait pemungutan suara AS yang menentang perpanjangan masa jabatan empat tahun Volker Turk sebagai kepala hak asasi manusia PBB. Penolakan AS terhadap Turk, yang dikenal blak-blakan dalam mengkritik berbagai negara, termasuk sekutu AS, dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah yang kontroversial dan mengkhawatirkan.
Misi PBB Prancis di Jenewa, pada Sabtu sebelumnya, melontarkan kritik tajam terhadap AS melalui unggahan daring. Mereka menyatakan bahwa AS tidak lagi menjadi ‘mercusuar hak asasi manusia’ dan kini terisolasi bersama dengan negara-negara yang sering dituding melanggar HAM, seperti Korea Utara, Nikaragua, Mali, dan Rusia. Pernyataan ini secara terang-terangan menyoroti posisi AS yang menolak perpanjangan masa jabatan Turk, menyiratkan bahwa penolakan tersebut sejalan dengan negara-negara yang tidak menghargai hak asasi manusia. Kritik ini sangat pedas, mengingat sejarah AS sebagai advokat utama hak asasi manusia di panggung global.
Menanggapi tudingan tersebut, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, melalui platform X, membalas dengan tegas. Waltz menyatakan bahwa Prancis telah memilih kepala hak asasi manusia yang ‘telah menceramahi demokrasi yang bebas dan berdaulat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, sementara bersikap akrab dengan penindas terburuk di dunia’. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan AS terhadap sikap Prancis dan Turk, mengindikasikan bahwa AS merasa Turk tidak adil dalam kritiknya dan terlalu lunak terhadap rezim otoriter. Ini juga menyoroti persepsi AS bahwa Turk menargetkan negara-negara demokratis, yang menurut AS, sudah memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat.
Setelah aksi walk out tersebut, Dan Negrea, perwakilan alternatif AS, menyampaikan kepada Dewan bahwa delegasinya akan terus melakukan walk out sampai Prancis menarik kembali ‘retorika merendahkan dan tidak sopan’ mereka. Pernyataan Negrea menegaskan bahwa AS tidak akan mentolerir kritik yang mereka anggap tidak pantas dari Prancis, dan menggarisbawahi keseriusan AS dalam menanggapi insiden ini. Ini menunjukkan bahwa AS tidak hanya marah pada substansi kritik Prancis, tetapi juga pada cara penyampaiannya, yang dianggap merusak hubungan diplomatik.
Menariknya, Duta Besar Prancis, Jerome Bonnafont, tidak menyinggung sama sekali insiden walk out tersebut saat menyampaikan pidatonya. Ia hanya menyatakan bahwa Prancis sedang berupaya untuk menjaga independensi PBB dan kapasitasnya untuk bertindak. Sikap ini menunjukkan upaya Prancis untuk tetap fokus pada agenda utama mereka di PBB, menghindari eskalasi lebih lanjut di forum publik, dan mungkin juga mengisyaratkan bahwa Prancis menganggap tindakan AS sebagai respons emosional yang tidak perlu direspons secara langsung. Ini adalah taktik diplomasi yang umum untuk meredakan ketegangan tanpa harus mundur dari posisi awal.
Volker Turk, yang sebelumnya telah mengkritik pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan AS di Palestina dan Iran, berhasil diangkat kembali melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB. Sebanyak 144 negara mendukung, 10 menentang, dan 13 abstain, menunjukkan dukungan mayoritas yang kuat terhadap kepemimpinannya. Ini mengindikasikan bahwa meskipun AS menentang, mayoritas negara anggota PBB masih melihat Turk sebagai sosok yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala hak asasi manusia. Pemungutan suara ini juga menegaskan bahwa AS berada di posisi minoritas dalam isu ini, memperkuat narasi Prancis tentang ‘isolasi’ AS.
Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan antara Washington dan Paris, yang telah bergejolak sejak beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2025 (asumsi ini adalah kesalahan ketik dan seharusnya tahun 2017 atau awal pemerintahan Trump), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memangkas pendanaan untuk lembaga-lembaga PBB dan menarik diri dari puluhan entitas PBB. Trump juga telah mengancam akan mengevaluasi kembali keterlibatannya terkait mandat Turk. Selain itu, Washington dan Paris juga berselisih mengenai pengeluaran NATO, di mana Trump berulang kali menuntut negara-negara Eropa untuk meningkatkan kontribusi pertahanan mereka. Kebijakan perdagangan, terutama tarif yang diberlakukan Trump, juga menjadi sumber ketegangan. Ancaman Trump untuk menduduki Greenland, wilayah Denmark yang merupakan anggota NATO, juga menimbulkan kekhawatiran di Eropa mengenai stabilitas aliansi. Prancis, bersama dengan negara-negara Eropa lainnya, juga telah menarik kemarahan Trump karena menolak partisipasi langsung dalam perang AS-Israel di Iran, semakin memperumit hubungan diplomatik antara kedua negara.
Latar Belakang Ketegangan yang Lebih Dalam:
Ketegangan antara AS dan Prancis, meskipun kadang-kadang terlihat sporadis, memiliki akar yang lebih dalam. Kedua negara adalah sekutu lama dengan sejarah panjang kerja sama, namun juga memiliki perbedaan filosofis yang signifikan dalam pendekatan terhadap multilateralisme dan hak asasi manusia. Prancis, sebagai kekuatan Eropa yang berpendirian kuat pada multilateralisme dan hukum internasional, seringkali merasa frustrasi dengan sikap unilateralis AS, terutama di bawah pemerintahan tertentu. AS, di sisi lain, seringkali memandang dirinya sebagai penjamin keamanan global dan merasa berhak untuk bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya, bahkan jika itu berarti menyimpang dari konsensus internasional.
Isu hak asasi manusia menjadi medan pertempuran ideologis yang krusial. Bagi Prancis, dukungan terhadap Volker Turk adalah dukungan terhadap prinsip universalitas hak asasi manusia dan independensi pejabat PBB untuk berbicara tanpa rasa takut atau pilih kasih. Bagi AS, penolakan terhadap Turk mungkin didasari oleh kekhawatiran bahwa Turk terlalu kritis terhadap sekutu AS atau bahwa kritiknya tidak seimbang, sehingga berpotensi melemahkan posisi AS dan sekutunya di panggung global. Ini bukan hanya tentang Turk sebagai individu, melainkan tentang interpretasi dan penegakan standar hak asasi manusia secara global.
Rekomendasi Praktis untuk Mengelola Ketegangan:
Untuk meredakan ketegangan semacam ini, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Pertama, kedua belah pihak perlu mengadakan dialog diplomatik tertutup untuk membahas secara spesifik kekhawatiran masing-masing. Ini harus melampaui retorika publik dan fokus pada mencari titik temu atau setidaknya pemahaman bersama mengenai perbedaan. Kedua, AS dan Prancis harus mencari area kerja sama di mana mereka memiliki kepentingan yang sama, seperti perubahan iklim, keamanan siber, atau penanggulangan terorisme, untuk membangun kembali kepercayaan. Ketiga, PBB sendiri dapat memainkan peran sebagai mediator informal untuk mendorong dialog. Penting juga bagi pemimpin kedua negara untuk mengirimkan sinyal publik tentang pentingnya hubungan bilateral, meskipun ada perbedaan pendapat. Menghindari retorika yang merendahkan di media sosial atau forum publik akan sangat membantu dalam menjaga martabat hubungan.
Dampak Keamanan dan Stabilitas Global:
Insiden seperti walk out ini, meskipun terlihat kecil, memiliki dampak keamanan yang signifikan. Pertama, ini dapat melemahkan efektivitas DK PBB. Jika negara-negara anggota utama tidak dapat bekerja sama atau saling menghormati, kemampuan Dewan untuk merespons krisis global akan terganggu. Kedua, ketegangan antara sekutu utama seperti AS dan Prancis dapat mengirimkan sinyal perpecahan kepada musuh-musuh potensial, yang dapat mereka eksploitasi. Ini dapat melemahkan aliansi pertahanan seperti NATO, yang sangat bergantung pada kohesi dan kepercayaan antara anggotanya. Ketiga, erosi kepercayaan terhadap mekanisme multilateral seperti PBB dapat berdampak negatif pada upaya global untuk mengatasi tantangan bersama, mulai dari perdamaian dan keamanan hingga penanggulangan pandemi dan krisis iklim.
Secara lebih luas, insiden ini menyoroti kerapuhan tatanan global yang berbasis aturan. Ketika negara-negara besar menolak untuk mematuhi atau menghormati norma-norma diplomatik dan multilateral, hal itu menciptakan preseden berbahaya. Ini dapat mendorong negara-negara lain untuk mengabaikan institusi dan norma internasional, yang pada akhirnya dapat mengarah pada dunia yang lebih tidak stabil dan tidak terprediksi. Oleh karena itu, penting bagi AS dan Prancis, sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab, untuk mengatasi perbedaan mereka secara konstruktif dan memulihkan rasa saling percaya demi kepentingan keamanan dan stabilitas global.
