Lebih dari 1.500 tahanan politik di Venezuela mengajukan permohonan amnesti berdasarkan undang-undang baru yang berlaku beberapa hari lalu.
Kepala Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyatakan bahwa 1.557 kasus sedang diproses dan ratusan orang telah dibebaskan.
Pengumuman ini muncul setelah legislatif mengadopsi undang-undang amnesti secara bulat.
Amnesti tidak otomatis; pemohon harus mengajukan permintaan ke pengadilan yang menangani kasus mereka.
Jorge Arreaza, yang mengawasi proses amnesti, mengatakan bahwa jaksa telah meminta pengadilan untuk membebaskan 379 tahanan.
Mereka termasuk anggota oposisi, aktivis, pembela HAM, jurnalis, dan lainnya yang ditahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Hingga saat ini, 80 tahanan telah dibebaskan. Semuanya ditahan di Caracas, tanpa rincian lebih lanjut.
Pembebasan lanjutan diperkirakan dalam 15 hari ke depan, kata Arreaza.
Undang-undang ini didukung Amerika Serikat setelah penangkapan Nicolas Maduro.
Persetujuan undang-undang ini menandai perubahan bagi otoritas Venezuela, yang sebelumnya membantah menahan tahanan politik.
Rodriguez menyatakan bahwa undang-undang ini menunjukkan pemimpin politik telah membuka jalan baru bagi politik di Venezuela.
Namun, tokoh oposisi mengkritik undang-undang tersebut karena pengecualian untuk beberapa pelanggaran yang menargetkan lawan politik Maduro.
Organisasi HAM menyerukan agar undang-undang itu diterapkan kepada semua tahanan politik.
Undang-undang tersebut secara eksplisit tidak berlaku bagi mereka yang dituduh mempromosikan tindakan bersenjata melawan kedaulatan Venezuela.
Amnesti juga tidak berlaku bagi anggota pasukan keamanan yang dihukum karena aktivitas terkait terorisme.
Namun, amnesti diperluas hingga 11.000 tahanan politik yang telah dibebaskan bersyarat atau menjadi tahanan rumah selama hampir tiga dekade.
Di luar fasilitas polisi nasional di Caracas, keluarga menunggu dengan sabar, berharap pembebasan itu benar terjadi.
