Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merayakan Hari Lahir (Harlah) ke-28 dengan mengusung tema yang menarik perhatian publik: “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.” Tema ini, yang kemudian disingkat menjadi “Prabowonomics,” diumumkan langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin. Pemilihan tema ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk manifestasi syukur dan komitmen kuat PKB dalam mengawal arah baru perekonomian nasional. Ini menunjukkan sebuah pergeseran strategis dalam narasi politik PKB, yang secara eksplisit mengasosiasikan diri dengan visi ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahkan sebelum pemerintahan baru resmi berjalan.
Cak Imin menjelaskan bahwa istilah “Prabowonomics” merupakan simbol dari semangat dan keseriusan PKB untuk berkontribusi pada kemandirian serta kekuatan bangsa. Inspirasi utama datang dari Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki visi dan misi konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi global. “Kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geo-ekonomi maupun geo-politik,” ujar Cak Imin di Jakarta, Kamis (23/7). Latar belakang dari pernyataan ini adalah kondisi ekonomi global yang tidak stabil, ditandai oleh inflasi yang tinggi, fragmentasi rantai pasok global, dan ketegangan geopolitik yang berdampak pada harga komoditas dan investasi. Dalam konteks ini, PKB melihat Prabowo sebagai figur yang dapat menawarkan stabilitas dan arah yang jelas bagi perekonomian Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga menyoroti Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebuah pasal fundamental yang kerap ditekankan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, prinsip yang dipegang teguh oleh Prabowo ini sejalan dengan harapan dan komitmen PKB. Intinya adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat demi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan secepat-cepatnya. Hal ini menjadi landasan filosofis di balik “Prabowonomics” yang diusung PKB. Pasal 33 UUD 1945 sendiri menekankan pada prinsip ekonomi kerakyatan, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Interpretasi ini menjadi kunci dalam memahami arah kebijakan yang diusung Prabowonomics.
Ketergantungan Indonesia pada pasar global, menurut Cak Imin, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh bangsa sendiri. Namun, Cak Imin melihat adanya perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kita menyaksikan Bapak Presiden dengan sungguh-sungguh dimulai untuk menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa dan digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. Kekayaan alam Indonesia, mulai dari nikel, bauksit, batubara, hingga minyak sawit, seringkali diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh negara pengimpor. Kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintahan sebelumnya dan akan dilanjutkan oleh Prabowo menjadi inti dari upaya mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PKB secara eksplisit menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan satu pintu dalam ekspor sumber daya alam. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa. Dengan mengelola sumber daya alam secara terpusat, diharapkan nilai tambah dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia, bukan sekadar menjadi komoditas mentah bagi negara lain. Rekomendasi praktis dari kebijakan ini meliputi penguatan BUMN sebagai operator utama dalam industri hilirisasi, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pengolahan, serta penciptaan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Ini juga berarti perlunya regulasi yang ketat untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Muhaimin Iskandar menyampaikan keyakinan bahwa orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukanlah sekadar retorika kosong atau impian di siang bolong. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah lama dirindukan oleh masyarakat Indonesia. “Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan,” imbuhnya. Upaya konkret yang dimaksud bisa jadi merujuk pada program-program hilirisasi yang telah berjalan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, serta upaya diplomasi ekonomi untuk menarik investasi asing yang selaras dengan kepentingan nasional. Dukungan PKB ini mengindikasikan adanya konsensus politik yang lebih luas terhadap agenda ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan dan kemandirian.
Pernyataan Cak Imin mengindikasikan bahwa PKB melihat adanya keselarasan visi antara partai dengan agenda ekonomi yang diusung oleh Presiden Prabowo. Keselarasan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan ekonomi rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tema “Prabowonomics” bukan hanya sekadar slogan, melainkan representasi dari sebuah gerakan politik yang berupaya menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan ekonomi yang konkret. Ini juga merupakan upaya PKB untuk memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam pemerintahan yang akan datang, dengan memberikan dukungan ideologis dan politis terhadap program-program ekonomi Prabowo.
Dengan mengangkat tema ini, PKB ingin menunjukkan posisinya sebagai partai yang proaktif dalam isu-isu ekonomi dan berkomitmen pada pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Harlah ke-28 PKB menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat perjuangan partai dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa kini dan mendatang, serta menegaskan dukungan terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Dampak keamanan dari kebijakan ini juga perlu diperhatikan. Penguatan kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dapat mengurangi potensi konflik internal dan eksternal terkait perebutan sumber daya. Ketika kekayaan alam dikelola secara transparan dan adil untuk kesejahteraan rakyat, stabilitas sosial dan politik cenderung meningkat, mengurangi risiko kerusuhan atau separatisme yang seringkali dipicu oleh ketidakadilan ekonomi.
Lebih jauh, kebijakan hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi tulang punggung Prabowonomics, jika dilaksanakan dengan baik, dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan. Rekomendasi praktis untuk mencapai tujuan ini termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, fasilitasi akses permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Selain itu, aspek keamanan siber juga krusial dalam era digital ini, mengingat industri modern sangat bergantung pada teknologi informasi. Perlindungan terhadap infrastruktur digital dan data ekonomi nasional menjadi prioritas untuk mencegah spionase ekonomi atau serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
Secara keseluruhan, Prabowonomics yang diusung PKB ini mencerminkan ambisi besar untuk mentransformasi struktur ekonomi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri dengan nilai tambah tinggi. Ini adalah visi yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. PKB, dengan mengusung tema ini, telah menempatkan dirinya di garis depan perjuangan untuk mewujudkan amanat ekonomi konstitusi, yang secara fundamental bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
