Jakarta — PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan energi nasional dengan memfokuskan strategi pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit. Langkah ini bukan sekadar wujud transisi energi, tetapi juga strategi konkret untuk menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani neraca perdagangan Indonesia. Pemerintah dan Pertamina sepakat bahwa pengurangan ketergantungan pada produk kilang impor merupakan pilar penting menjaga stabilitas ekonomi makro.
Di talang itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan perluasan program pencampuran E10 menjadi agenda prioritas nasional. E10 adalah bensin yang dicampur dengan 10 persen etanol, dan keberhasilannya diharapkan bisa memangkas ribbon impor BBM, sekaligus menyejahterakan petani kelapa sawit. Pertamina ditunjuk sebagai pelaksana utama percepatan, mulai dari pembangunan pabrik etanol, penguatan rantai pasok, hingga perluasan jaringan distribusi.
Salah satu proyek andalan saat ini terlihat di pabrik pengembangan bioetanol Glenmore, Jawa Timur. Pabrik itu secara bertahap memasuki tahap commissioning, dengan target kapasitas produksi 30 ribu kiloliter per tahun. Kesiapan tersebut diharapkan bisa menjadi pilot bagi pabrik bioetanol lain di Sumatera dan Kalimantan, yang juga merupakan kawasan sentra kelapa sawit.
Di sisi lain, suntikan modal baru juga masuk untuk memanfaatkan Tandan Kosong Sawit (TKS) sebagai feedstock utama etanol. TKS adalah limbah besar perkebunan sawit dengan volume potensi mencapai sekitar 25 juta ton per tahun yang selama ini terabaikan. Jika dikonversi menjadi etanol secara optimal, limbah ini bisa menjadi pengganti impor etanol impor yang dulu disukai pasar akibat harganya lebih murah.
Pertamina mulai menjajaki kemitraan dengan perusahaan sawit besar untuk pola penyerapan bahan baku yang aman. Tata cara kerja meliputi pengumpulan TKS, pengeringan otomatis, pengiriman ke pabrik Glenmore, hingga pengolahan menjadi etanol emas yang siap dicampur dengan bensin. Aliran bisnis ini pun diharapkan bisa terbentuk dalam enam bulan ke depan.
Bagi petani, skema ini diharapkan menyeimbangkan harga TKS yang selama ini cenderung fluktuatif. Harga TKS di pabrik biasanya rendah ketika musim panen tinggi, karena permintaan industri textil dan manufaktur sawit masih lemah. Dengan adanya pabrik bioetanol, permintaan akan naik disertai harga beli yang lebih adil. Kelompok tani dan koperasi telah menyiapkan sistem informasi harga terpadu.
Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman dengan Pertamina untuk memastikan keamanan pasokan. Insentif perpajakan, pembebasan bea masuk mesin pengolahan etanol, dan jaminan offtake merupakan paket dukungan pemerintah agar pabrik bisa beroperasi mulus. Langkah ini juga sejalan dengan target netralitas karbon Indonesia pada tahun 2060 dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Pasar etanol global memang sedang menjalani turbulensi akibat kenaikan biaya logistik laut serta isu perdagangan internasional. Indonesia yang selama ini mengandalkan etanol impor sekitar 70 persen dari total kebutuhan, kini mulai menatap solusi dalam negeri. Pembangunan pabrik bioetanol sawit adalah jawaban jangka panjang untuk meredam fluktuasi harga dan menjaga cadangan devisa.
Di masa depan, Pertamina juga memetakan lokasi sentra pengolahan TKS di wilayah timur Indonesia, dengan mempertimbangkan akses pelabuhan dan pasokan sawit. Distribusi etanol bisa jadi lebih efisien jika pabrik berada di dekat area perkebunan besar. Hal ini sekaligus mendorong pemenuhan target pencampuran B20 hingga E20 di masa depan, mengkatigor ketahanan energi nasional.
