Kejaksaan Agung (Kejagung) telah meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi pasokan batu bara ke PLTU menjadi penyidikan. Dalam penyelidikan, penyidik menemukan beberapa modus dugaan korupsi, termasuk manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok.
Modus lainnya adalah penyimpangan pada kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.
Kasus korupsi lainnya yang juga menjadi sorotan adalah kasus PT Asabri (Persero). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi di Asabri sejak tahun 2013.
Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo mengatakan bahwa BPK telah melakukan audit terhadap program santunan, tunjangan hari tua (THT), dana pensiun, biaya operasional, belanja modal, serta program kemitraan dan bina lingkungan Asabri periode 2011-2012.
Total nilai pasti kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Asabri mencapai Rp 22,78 triliun. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, berupa nilai dana investasi Asabri yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan pabrik Blast Furnace Complex (BFC) di PT Krakatau Steel tahun 2011 diduga merugikan negara sekitar Rp 6,9 triliun.
Dalam kasus ini, telah ditetapkan lima tersangka, termasuk Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai 2012.
- Pengadaan pembangunan pabrik BFC yaitu pabrik yang melakukan proses produksi besi cair (hot metal) dengan menggunakan bahan bakar batubara (kokas).
- Diduga kerugian negara yang timbul sebesar Rp 6,9 triliun sesuai pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium himbara.
