Pemerintahan Trump dilaporkan telah menyetujui kesepakatan kontroversial yang memungkinkan Arab Saudi mengembangkan program nuklir sipil, termasuk kemampuan untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan non-proliferasi nuklir Amerika Serikat yang telah lama dipegang, memicu kekhawatiran di kalangan pengamat internasional. Kebijakan non-proliferasi nuklir AS, yang telah menjadi pilar diplomasi global selama beberapa dekade, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi terkait. Mengizinkan sebuah negara non-nuklir untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri, terutama di kawasan yang rentan konflik seperti Timur Tengah, secara inheren menimbulkan risiko proliferasi yang substansial.
Menurut laporan dari Wall Street Journal dan The New York Times, Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan meminta persetujuan Kongres untuk perjanjian ini. Jika disetujui, kesepakatan tersebut akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk turut membangun industri nuklir Arab Saudi. Perjanjian ini, yang telah dinegosiasikan selama beberapa pemerintahan, kini kembali menjadi sorotan seiring dengan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Latar belakang historis kesepakatan ini menunjukkan bahwa diskusi tentang kerja sama nuklir AS-Arab Saudi bukanlah hal baru, namun aspek pengayaan uranium domestik yang diizinkan dalam versi ini adalah terobosan yang memicu perhatian serius.
Waktu pengumuman ini menjadi sangat sensitif, mengingat salah satu tujuan utama kampanye militer AS terhadap Iran adalah untuk mencegah Teheran memperoleh kemampuan senjata nuklir. Para kritikus berpendapat bahwa mengizinkan Arab Saudi memperkaya uranium dapat melemahkan pesan tersebut, bahkan jika program tersebut ditujukan untuk penggunaan sipil. Kekhawatiran juga muncul bahwa peningkatan tingkat pengayaan nuklir dapat disalahgunakan di masa depan. Konteks regional ini sangat krusial; persaingan geopolitik antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung lama, dan setiap langkah yang mengarah pada kapabilitas nuklir di salah satu pihak pasti akan memicu respons dari pihak lain, berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir regional yang berbahaya.
Arab Saudi telah lama mengincar program nuklir sipil sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Negosiasi terkait kerja sama nuklir AS-Saudi telah berlangsung melintasi beberapa pemerintahan. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, perundingan ini dikaitkan dengan paket yang lebih luas yang mencakup pengakuan Saudi terhadap Israel, namun negosiasi tersebut terhenti setelah konflik Israel-Gaza. Motivasi Arab Saudi untuk mengembangkan energi nuklir sipil adalah sah, sejalan dengan banyak negara lain yang mencari sumber energi alternatif dan mengurangi emisi karbon. Namun, pilihan untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium domestik lah yang menjadi titik pertentangan utama, mengingat risiko proliferasi yang melekat.
Pemerintahan Trump menghidupkan kembali diskusi tersebut, menghapus persyaratan normalisasi dengan Israel. Selama kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman ke AS tahun lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja untuk kerja sama nuklir sipil, meletakkan dasar bagi apa yang mereka sebut sebagai kemitraan jangka panjang yang dibangun di atas standar non-proliferasi. Penghapusan persyaratan normalisasi dengan Israel adalah indikasi kuat bahwa pemerintahan Trump memprioritaskan kepentingan ekonomi dan strategis AS dalam kesepakatan ini di atas kekhawatiran proliferasi yang lebih luas, atau setidaknya melihatnya sebagai isu terpisah.
Berdasarkan laporan, kesepakatan ini akan berlaku selama 30 tahun dan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, raksasa energi nuklir yang berbasis di Pittsburgh, untuk membantu mengembangkan sektor nuklir sipil Arab Saudi. Salah satu ketentuan paling signifikan adalah izin bagi Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium domestik setelah studi bersama AS-Saudi. Pengayaan uranium memang bukan tindakan ilegal dan digunakan untuk memproduksi bahan bakar pembangmbangkit listrik tenaga nuklir, namun teknologi yang sama juga dapat menghasilkan uranium yang sangat diperkaya yang cocok untuk senjata nuklir jika pengayaan terus dilakukan ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Detail durasi 30 tahun dan keterlibatan Westinghouse menunjukkan komitmen jangka panjang, tetapi klausul pengayaan uranium tetap menjadi inti perdebatan. Secara teknis, pengayaan uranium untuk pembangkit listrik hanya membutuhkan tingkat pengayaan sekitar 3-5%, sementara senjata nuklir membutuhkan pengayaan di atas 90%. Namun, kemampuan untuk memperkaya uranium, bahkan pada tingkat rendah, memberikan negara tersebut pengetahuan dan infrastruktur yang dapat ditingkatkan.
Kekhawatiran para ahli muncul karena kesepakatan yang dilaporkan ini diperkirakan tidak memenuhi standar yang diterima oleh beberapa mitra AS lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2009, Uni Emirat Arab menandatangani “Perjanjian 123” dengan Washington sebelum membuka pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, setuju untuk tidak memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas—sebuah model yang sering digambarkan oleh para ahli non-proliferasi sebagai “standar emas”. Rekomendasi praktis dari para ahli non-proliferasi adalah agar AS menuntut standar serupa dari Arab Saudi, yaitu komitmen ‘tanpa pengayaan dan pemrosesan ulang’ (no enrichment and reprocessing/NER). Kegagalan untuk menerapkan standar ini akan menciptakan preseden berbahaya yang dapat melemahkan rezim non-proliferasi global dan memicu negara-negara lain untuk menuntut perlakuan serupa.
Laporan menunjukkan bahwa perjanjian Saudi justru akan mengizinkan pengayaan dan mungkin tidak memerlukan Protokol Tambahan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan wewenang lebih luas kepada inspektur untuk memverifikasi bahwa bahan nuklir tidak dialihkan untuk tujuan militer. Michael Horowitz, seorang analis geopolitik, menyatakan bahwa kesepakatan Saudi akan “sangat konsekuensial” karena beberapa alasan, termasuk potensi Riyadh untuk memperoleh dukungan AS dalam kesepakatan yang tidak sepenuhnya menutup jalur menuju program senjata nuklir. Dampak keamanan dari ketiadaan Protokol Tambahan IAEA sangat besar. Tanpa inspeksi yang lebih ketat dan akses yang lebih luas bagi inspektur, kemampuan IAEA untuk mendeteksi penyimpangan bahan nuklir untuk tujuan militer akan sangat terbatas, meningkatkan risiko proliferasi terselubung.
Meskipun ada kekhawatiran, para pendukung berpendapat bahwa perjanjian tersebut akan memperkuat pengaruh AS di Teluk. Sebuah laporan yang diajukan kepada Kongres awal tahun ini oleh pemerintahan Trump menyatakan bahwa perluasan kerja sama nuklir sipil akan membantu mempertahankan kepemimpinan AS dalam industri nuklir global sambil mencegah pesaing strategis mendapatkan pengaruh di kerajaan tersebut. Selain itu, pemerintahan Trump berargumen bahwa meningkatnya permintaan listrik di Arab Saudi menjadikan energi nuklir sebagai bagian yang semakin penting dari strategi energi jangka panjangnya, meskipun negara tersebut memiliki sumber daya minyak yang melimpah dan iklim yang cocok untuk tenaga surya. Argumen ini mencerminkan dilema antara kepentingan ekonomi dan strategis jangka pendek versus risiko proliferasi jangka panjang. Meskipun ada manfaat potensial bagi industri nuklir AS dan pengaruh geopolitik, dampak keamanan jangka panjang dari proliferasi di Timur Tengah dapat jauh melampaui keuntungan tersebut.
Setiap perjanjian kerja sama nuklir sipil harus diajukan ke Kongres, yang memiliki wewenang untuk meninjau dan memblokir “Perjanjian 123”. Kongres akan memerlukan mayoritas dua pertiga untuk memblokir perjanjian yang diusulkan dan membatalkan veto presiden. Proposal ini diperkirakan akan menghadapi pengawasan ketat dari anggota parlemen dari kedua partai mengenai pengamanan yang mengatur pengayaan uranium Saudi. Beberapa anggota Kongres dan pejabat Israel telah menyatakan bahwa mengizinkan pengayaan dapat membuka jalur masa depan menuju kemampuan senjata nuklir Saudi, bahkan jika program tersebut dimulai untuk tujuan sipil. Andrea Stricker, wakil direktur Program Non-proliferasi di Foundation for Defense of Democracies, mendesak Kongres untuk “memblokir” perjanjian yang diusulkan tersebut, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kesepakatan ini. Rekomendasi praktis bagi Kongres adalah untuk memanfaatkan sepenuhnya wewenang pengawasannya, memastikan bahwa setiap kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi mencakup ketentuan non-proliferasi yang paling ketat, termasuk komitmen NER dan Protokol Tambahan IAEA. Kegagalan Kongres untuk bertindak tegas dapat memiliki dampak keamanan global yang serius, menciptakan preseden yang dapat mengikis rezim non-proliferasi nuklir dan mempercepat perlombaan senjata di kawasan yang sudah bergejolak.
