Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk meninjau ulang perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia (ART). Perjanjian ini diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyatakan kekhawatirannya terkait perjanjian tersebut. Menurutnya, ART berpotensi merugikan Indonesia.
Perjanjian ini mencakup berbagai sektor. Mulai dari perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, hingga ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah klausul yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dengan AS sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain.
“Ada lebih dari 20 Pasal dalam perjanjian yang meresahkan,” ujar Chusnunia dalam keterangan tertulis.
Ia menyoroti soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam perjanjian, barang dari AS bebas dari persyaratan TKDN yang berlaku di Indonesia.
Jika ini diterapkan, negara lain bisa meminta perlakuan serupa. Padahal, TKDN penting untuk mendorong industrialisasi nasional.
TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan komponen lokal tinggi untuk mendapatkan insentif.
Produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal akan mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.
Adanya kesepakatan ini berisiko menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar dan importir. Bukan sebagai basis produksi industri yang mandiri.
Chusnunia juga mengkritik klausul pengurangan hambatan nontarif. Hal ini dinilai bisa memicu banjir produk pertanian dan peternakan impor.
Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Agung AS telah membatalkan tarif resiprokal. Kebijakan tersebut dianggap ilegal karena penetapan tarif harus melalui persetujuan Kongres.
Pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian internasional berpedoman pada kepentingan sosial dan asas saling menguntungkan. Seperti yang dilansir dari Antara.
