Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) resmi mengumumkan peluncuran gelombang kelima serangan balasan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di wilayah negara-negara Arab pada Senin, 13 Juli 2026. Serangkaian operasi militer ini menandai eskalasi terbaru dalam ketegangan bilateral yang terus memanas selama sepekan terakhir. Berdasarkan pernyataan resmi yang diterbitkan melalui kantor berita Sepah, IRGC menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons terukur terhadap kehadiran pasukan AS di kawasan Teluk. Langkah ini dilakukan meskipun kedua pihak sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan meredam konflik dan membuka jalur diplomasi.
Dalam pernyataan operasionalnya, IRGC secara spesifik menjabarkan target serangan yang mencakup instalasi dan infrastruktur militer AS di Juffair, Bahrain, serta sistem pengintaian di Kesultanan Oman. Klaim yang disampaikan menyebutkan bahwa rudal dan drone yang diluncurkan berhasil menghancurkan radar udara jarak jauh tipe FPS serta radar pendeteksi kapal yang beroperasi di perairan Oman. Selain itu, fasilitas militer di bagian selatan Manama juga dilaporkan menjadi sasaran tembakan, yang memicu kebakaran di sejumlah struktur pendukung logistik dan komando pasukan AS di wilayah tersebut.
Sebelumnya, pada fase keempat operasi yang dilaksanakan dini hari Senin, IRGC juga mengklaim telah menerjang sebuah pangkalan rudal darat-ke-darat milik Amerika Serikat di Kuwait. Klaim tersebut menyebutkan dua peluncur sistem rudal HIMARS beserta gudang penyimpanan amunisi pendukungnya berhasil dibakar dan hancur total. Sistem rudal HIMARS sendiri dikenal sebagai aset strategis yang sering diandalkan oleh pasukan AS untuk serangan cepat dan presisi di kawasan Timur Tengah. Penghancuran sistem ini, jika terbukti, akan mempengaruhi secara signifikan kemampuan manuver dan daya tembak unit artileri mobile di wilayah tersebut.
Selain penjabaran target militer, IRGC juga menyampaikan ultimatum tegas terkait status keamanan Selat Hormuz. Pernyataan resmi menegaskan bahwa satu-satunya syarat untuk membuka kembali jalur pelayaran internasional tersebut adalah dengan dihentikannya intervensi militer AS di perairan strategis itu. IRGC menekankan perlunya penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara-negara pesisir atas wilayah perairan mereka. Ancaman penutupan berkelanjutan diprediksi akan memicu gelombang gangguan pada sektor minyak dan gas global, mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi ekspor energi yang menyuplai lebih dari seperlima kebutuhan minyak dunia setiap harinya.
Menanggapi serangkaian serangan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) langsung mengonfirmasi pelaksanaan gelombang serangan balasan baru terhadap puluhan target di dalam wilayah Iran. Operasi yang berlangsung sejak Minggu malam hingga Senin dini hari ini melibatkan koordinasi lintas cabang militer, termasuk pesawat tempur, kapal perang, dan drone pengintai. CENTCOM menyatakan bahwa amunisi berpemandu presisi digunakan secara terarah untuk melemahkan kapasitas serang Iran, khususnya yang mengancam keselamatan pelayaran komersial dan militer yang melintasi Selat Hormuz.
Eskalasi ini terjadi dalam konteks yang cukup kompleks, mengingat kedua negara sebelumnya telah sepakat untuk menggulir gencatan senjata dan menandatangani nota kesepahaman perdamaian. Namun, implementasi kesepakatan tersebut tampak rapuh akibat saling klaim atas kendali dan keamanan jalur perdagangan energi. Iran secara konsisten menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah yurisdiksi dan pengawasan mereka, sementara AS memegang teguh prinsip kebebasan navigasi internasional yang dilindungi oleh hukum laut global. Ketegangan ini menciptakan dinamika keamanan regional yang tidak stabil dan berpotensi memicu miscalculasi militer di masa depan.
Dampak ekonomi dari konflik yang berkepanjangan ini mulai terasa di pasar energi global. Kelangkaan pasokan minyak mentah akibat gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas energi secara signifikan. Negara-negara pengimpor minyak di Asia dan Eropa telah mulai memantau perkembangan ini dengan ketat, sambil mengevaluasi alternatif rute pengiriman dan cadangan strategis. Di sisi lain, gangguan pada rantai pasok maritim juga berdampak pada sektor logistik internasional, yang membutuhkan penyesuaian jadwal pengiriman dan biaya asuransi pelayaran yang cenderung melonjak selama periode konflik aktif.
Perkembangan situasi di lapangan menunjukkan bahwa kedua pihak masih mengandalkan kapasitas militer sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan perselisihan. Meskipun jalur diplomatik secara resmi tetap terbuka, realita di lapangan menunjukkan bahwa interaksi masih didominasi oleh manuver ofensif dan defensif. Masyarakat internasional dan organisasi regional terus menyerukan de-eskalasi segera melalui mekanisme dialog multilateral. Pemantauan ketat terhadap pergerakan pasukan, komunikasi militer, dan perkembangan pasar energi akan menjadi indikator utama untuk menilai apakah konflik ini dapat mereda atau justru memasuki fase eskalasi yang lebih luas dalam waktu dekat.
