Jakarta, 13 Juli 2026 — Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (CENTCOM) resmi mengonfirmasi bahwa militer AS telah melancarkan gelombang serangan terbaru terhadap sejumlah fasilitas di Iran pada Minggu malam, 12 Juli 2026. Operasi militer ini dirancang khusus untuk melemahkan kemampuan militer Teheran dalam mengintervensi dan menyerang kapal-kapal komersial yang berlayar di Selat Hormuz. Jalur perairan sempit ini diakui secara internasional sebagai salah satu urat nadi perdagangan global, mengingat lebih dari seperlima volume minyak mentah dunia dialirkan melalui selat tersebut setiap harinya.
Menurut pernyataan resmi yang diterbitkan CENTCOM pada Senin pagi, operasi penyerangan ini mendapat perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Serangan tersebut dilaksanakan menggunakan amunisi presisi tinggi yang menargetkan puluhan lokasi strategis di berbagai wilayah Iran. Fokus utama operasi meliputi penghancuran sistem pertahanan udara, netralisasi radar pengawasan pantai, pemusnahan gudang penyimpanan rudal dan drone, serta penenggelaman sejumlah kapal patroli kecil milik pasukan pengawal revolusi Iran.
Dalam pelaksanaan operasi tersebut, militer AS untuk pertama kalinya mengintegrasikan berbagai aset tempur secara simultan. Kombinasi kekuatan udara, laut, dan otonom menjadi ciri khas dari gelombang serangan kali ini. Berikut adalah komponen utama yang dikerahkan dalam operasi tersebut:
- Pesawat tempur generasi terbaru yang beroperasi dari pangkalan regional
- Kapal perusak dan kapal induk yang menjalankan patroli di perairan Teluk
- Drone udara serang sekali pakai (one-way attack drones)
- Drone laut otonom yang dirancang untuk menyerang target permukaan dan bawah air
Integrasi teknologi ini dinilai mampu meningkatkan akurasi tembakan sekaligus meminimalkan risiko bagi personel militer AS di lapangan.
Jajaran kepemimpinan militer Washington menekankan bahwa Selat Hormuz bukan wilayah kedaulatan Iran, meskipun secara geografis negara tersebut berbatasan langsung dengan jalur perairan tersebut. CENTCOM menegaskan bahwa kebebasan navigasi bagi kapal dagang internasional akan tetap dijaga secara ketat. Langkah ini diambil sebagai respons atas serangkaian tindakan yang oleh Washington dikategorikan sebagai agresi, intimidasi maritim, serta pernyataan sepihak dari pemerintah Iran yang dinilai mengancam stabilitas rantai pasok global.
Di sisi lain, pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa serangan militer AS telah mengubur upaya diplomatik yang selama berbulan-bulan sedang dijajaki oleh berbagai pihak menengah. Teheran menilai bahwa operasi militer tersebut justru mengembalikan ketidakstabilan di kawasan dan mengganggu arus pelayaran dagang internasional. Juru bicara Kemenlu Iran, Esmail Baqaei, menuding Washington melakukan intervensi langsung yang mengganggu proses pengaturan keamanan maritim yang seharusnya melibatkan seluruh negara pesisir Teluk.
Situasi diplomatik semakin rumit setelah Baqaei secara terbuka menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang sebelumnya menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konfrontasi di kawasan Teluk. Baqaei menekankan bahwa situasi terkini bukanlah konfrontasi timbal balik, melainkan kelanjutan dari tindakan agresif yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari. Ia juga menegaskan bahwa setiap serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer AS di selatan Teluk Persia merupakan pelaksanaan hak bela diri yang sah secara hukum internasional.
Dampak kemanusiaan dari operasi militer ini mulai terlihat di daratan Iran. Kantor berita resmi IRNA melaporkan bahwa serangan AS mengenai sebuah stasiun pompa air di kawasan Mahshahr, Provinsi Khuzestan, menyebabkan satu orang tewas dan empat warga lainnya luka-luka. Wakil Gubernur Khuzestan Bidang Keamanan, Valiollah Hayati, mengonfirmasi kejadian tersebut pada Senin dini hari. Hingga saat ini, pemerintah AS belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden di fasilitas sipil tersebut, sementara Iran terus mendesak Badan PBB untuk mengutuk pelanggaran hukum humaniter yang dianggap sistematis.
Gejolak konflik juga mulai merambat ke negara-negara tetangga yang menjadi tempat kedudukan militer Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengonfirmasi bahwa sirene peringatan serangan udara telah dibunyikan secara nasional pada Senin pagi. Warga di negara kepulauan itu diimbau untuk segera mencari tempat berlindung setelah Iran meluncurkan serangkaian rudal pembalas terhadap instalasi militer AS yang berada di wilayahnya. Insiden ini menandai perluasan zona konflik yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah dan mengancam pasokan energi global dalam jangka panjang.
