Jakarta – Hubungan diplomatik Kolombia dan Israel diprediksi akan segera memanas kembali setelah presiden terpilih yang baru menegaskan rencana untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem. Langkah ini menandai perubahan arah besar dalam kebijakan luar negeri negara Amerika Latin itu, setelah masa pemerintahan lima tahun yang memutuskan hubungan dengan Tel Aviv.
Abelardo de la Espriella, presiden terpilih Kolombia yang berhaluan kanan garis keras, menyatakan akan melanjutkan pembukaan Kedutaan Besar Kolombia di Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan ini muncul sebagai bagian dari komitmen lebih luas untuk memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan Israel, serta menegaskan posisi Kolombia di peta politik global.
Menang dalam pemilihan presiden putaran kedua dengan selisih kurang dari satu persen suara, de la Espriella akan resmi dilantik pada 7 Agustus mendatang. Kemenangannya bukan sekadar pergantian kepemimpinan biasa, melainkan juga titik balik bagi hubungan bilateral Kolombia dengan banyak negara, terutama di Timur Tengah.
Dari Pemutusan Hubungan ke Janji Pemulihan
HubunganKolombia dan Israel pada dasarnya erat sejak lama, terutama dalam hal kerja sama pertahanan dan intelijen. Namun, tutto berubah pada 2024 silam ketika Presiden Gustavo Petro yang berhaluan kiri memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah itu dilakukan sebagai protes terhadap serangan militer Tel Aviv di jalur Gaza yang menelan banyak korban sipil.
Petro juga menghentikan ekspor batu bara ke Israel serta impor senjata darinya. Selain itu, ia berencana membuka misi diplomatik di Ramallah, Tepi Barat, sebagai dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Sayangnya, proyek itu tidak pernah terwujud nyata.
Kini, dengan hadirnya de la Espriella, arah kebijakan luar negeri Kolombia kembali bertolak belakang. Pemenang pemilu mengaku akan menindak kelompok-kelompok bersenjata di dalam negeri, dan sebagian strateginya memang melibatkan kerja sama militer dengan AS dan Israel. Kedua negara itu dianggap sebagai mitra utama dalam upaya menumpas kelompok-level teroris dan penyelundup narkoba yang selama ini meretas kedaulatan Kolombia.
Israel dan Yerusalem: Isu yang Tak Pernah Pudar
Pemindahan kedutaan Kolombia ke Yerusalem tentu bukan hal baru dalam dinamika internasional. Amerika Serikat pada 2018 silam, di bawah kepemimpinan Donald Trump, juga memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah itu menuai kritik keras dari banyak kalangan karena status kota suci itu masih menjadi persoalan sengketa antar negara.
Israel menganggap Yerusalem, termasuk bagian timur yang diduduki, sebagai ibu kotanya. Namun, tidak satu pun negara yang mengakui secara penuh klaim tersebut. Sebagian besar negara tetap menjalankan misi diplomatik mereka dari Tel Aviv untuk menghindari eskalasi politik.
Meskipun demikian, presiden terpilih Kolombia tampak tidak menghiraukan norma diplomatik konvensional. Pemerintahan yang akan datang juga mencabut dukungan Kolombia untuk kasus yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ). Kasus itu menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Cabutnya dukungan ini menjadi tanda jelas bahwa Bogotá kini berpihak ke arah yang sama dengan Washington dan Tel Aviv.
Jalan yang Disepakati di Washington
Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri yang baru Omar Bula bertemu dengan Menlu Israel Gideon Saar di Washington. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang peta jalan untuk memulihkan hubungan diplomatik dan menghapus visa perjalanan antar warga kedua negara.
Hubungan historis yang secara sepihak diputus oleh pemerintahan Petro akan diperkuat kembali, bunyi pernyataan resmi setelah pertemuan. Kedua belah pihak juga diduga membahas kerja sama keamanan, perdagangan, dan possibly pengembalian para diplomat yang ditarik pada 2024.
De la Espriella sendiri, yang didukung secara personal oleh Donald Trump, berjanji akan menegakkan hukum dan ketertiban di Kolombia. Aliansi dengan Amerika Serikat dan Israel dianggap sebagai pondasi utama untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih stabil di negara yang selama ini dibayang-bayangi kelompok teroris dan organized crime.
Implikasi Bagi Kawasan
Keputusan Kolombia untuk membuka kedutaan di Yerusalem tentu akan memengaruhi keseimbangan politik di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik. Bagi Palestina, langkah itu adalah pukulan telak. Bagi Israel, ini adalah kemenangan diplomasi yang signifikan di tengah upaya internasional untuk mengisolasi mereka setelah konflik Gaza.
Kolombia sendiri adalah solvent ekonomi terbesar di Amerika Selatan. Dukungannya bagi Israel bisa membuka peluang kerja sama dalam bidang teknologi, keamanan siber, dan perdagangan senjata. Israel juga dikenal sebagai pemain kuat dalam inovasi teknologi pertanian dan handling air, yang sangat dibutuhkan oleh negara ekspor komoditas seperti Kolombia.
Dunia menunggu bagaimana reaksi Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Apakah mereka akan melakukan tindakan balik dengan memutus hubungan atau memperingatkan Bogotá, atau justru memilih dialog untuk menghindari perpecahan lebih lanjut.
Kesimpulan
Pergantian pemerintahan di Kolombia pada Agustus mendatang jelas akan membawa angin segar bagi Netanyahu dan Trump. Hubungan yang selama ini dingin karena kritik atas Gaza segera dipanaskan kembali. Pembukaan kedutaan di Yerusalem bukan sekadar simbol diplomatik, tapi juga manifestasi dari perubahan ideologi besar di negara terbesar dijazair Amerika Selatan.
Bagaimana petaka berikutnya mengikuti? Apakah Kolombia benar-benar akan menarik diri dari kasus ICJ dan menutup mata atas kelanjutan konflik Palestina? Atau justru懊悔 kelak, sebagaimana pernah dilakukan oleh beberapa negara yang kemudian memperingati keputusan diplomatik mereka? Jawabannya akan terunggu dalam bulan-bulan mendatang, saat de la Espriella mulai memegang tampuk pemerintahan.
