Gubernur Minnesota, Tim Walz, dari Partai Demokrat, mendesak Presiden AS Donald Trump untuk menarik agen imigrasi federal yang “tidak terlatih” dari negaranya. Desakan ini muncul setelah penembakan fatal terhadap seorang demonstran di Minneapolis, yang merupakan kejadian kedua serupa di kota tersebut di tengah penindakan imigrasi yang sedang berlangsung.
Walz secara terbuka mempertanyakan rencana Trump setelah kematian Alex Pretti, seorang perawat ICU berusia 37 tahun. “Apa rencananya, Donald Trump? Apa rencananya?” tanya Walz dalam konferensi pers hari Minggu. Ia juga menekankan perlunya menarik sekitar 3.000 agen yang tidak terlatih dari Minnesota sebelum terjadi insiden lebih lanjut.
Komentar Walz muncul setelah pejabat senior pemerintahan Trump membela penembakan Pretti, meskipun bukti video tampak bertentangan dengan pernyataan mereka. Agen federal menembak Pretti hingga tewas saat terjadi perkelahian di jalanan Minneapolis yang licin, kurang dari tiga minggu setelah seorang petugas imigrasi menembak mati Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun yang merupakan warga negara AS.
Pemerintahan Trump mengklaim bahwa Pretti bermaksud untuk membahayakan para agen, seperti yang mereka lakukan setelah kematian Good, dengan menunjuk pada pistol yang mereka katakan ditemukan pada dirinya. Namun, video yang beredar luas di media sosial menunjukkan bahwa Pretti tidak pernah mengeluarkan senjata. Agen menembaknya sekitar 10 kali beberapa detik setelah ia disemprot dengan bahan kimia dan dijatuhkan ke tanah.
Insiden ini memicu protes di Minneapolis terhadap keberadaan agen imigrasi federal. Mantan Presiden AS Barack Obama dan Bill Clinton juga menyampaikan kecaman mereka, menyerukan agar warga Amerika membela nilai-nilai inti bangsa. Trump menyalahkan Demokrat atas kematian Pretti dan Good, menuduh pihak berwenang negara bagian dan lokal menolak bekerja sama dengan pemerintah federal. Dikutip dari Al Jazeera, seorang ahli strategi dari Partai Demokrat, Arshad Hasan, mengkritik tindakan agen federal yang dianggap mengubah kota dengan tingkat kejahatan rendah menjadi wilayah “pendudukan”.
