Prancis menyatakan dukungannya terhadap langkah Uni Eropa (UE) untuk menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris. Langkah ini merupakan perubahan dari sikap Prancis sebelumnya yang cenderung lebih hati-hati.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengaitkan perubahan sikap ini dengan tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes anti-pemerintah yang terjadi di seluruh negeri. Represi yang tidak dapat diterima terhadap kebebasan sipil menjadi perhatian utama.
Barrot menyatakan bahwa tindakan keras terhadap rakyat Iran tidak bisa diabaikan. Keberanian luar biasa mereka dalam menghadapi kekerasan yang terjadi harus mendapat respons yang jelas dan tegas dari negara-negara Uni Eropa.
Sebagai bagian dari respons tersebut, Prancis akan mendukung penunjukan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa. Langkah ini akan diikuti dengan sanksi yang menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas tindakan represif tersebut. Aset mereka akan dibekukan dan mereka akan dilarang memasuki wilayah Eropa.
Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels diharapkan dapat menyetujui sanksi baru terhadap IRGC. Langkah ini dipimpin oleh Italia dan diperkirakan akan disetujui secara politis oleh seluruh 27 negara anggota UE.
IRGC didirikan setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dan merupakan bagian dari militer Iran yang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Mereka mengawasi program rudal dan nuklir Iran, serta memainkan peran sentral dalam pertahanan dan operasi luar negeri Iran.
Langkah UE untuk menjatuhkan sanksi terhadap IRGC muncul di tengah kritik global terhadap tindakan keras terhadap demonstrasi di Iran. Protes ini dipicu oleh inflasi yang melonjak dan krisis ekonomi yang semakin memburuk. Hal ini mirip dengan beberapa kondisi ekonomi yang juga dirasakan di berbagai negara, termasuk potensi dampaknya terhadap stabilitas sosial.
