Presiden China, Xi Jinping, menegaskan bahwa pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak seharusnya didominasi oleh satu negara saja. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato pembukaan World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Jumat (17/7). WAIC sendiri merupakan salah satu forum global terkemuka yang mempertemukan para pemimpin industri, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan masa depan AI. Xi menyerukan kerja sama internasional yang erat guna memastikan akses yang adil bagi seluruh negara, terutama negara berkembang, untuk membangun kapasitas AI mereka. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan refleksi dari kekhawatiran yang mendalam mengenai potensi fragmentasi teknologi dan ketidaksetaraan global yang bisa ditimbulkan oleh dominasi AI oleh segelintir kekuatan.
Menurut Xi, langkah ini krusial untuk mencegah ketidakadilan dalam perkembangan AI di masa mendatang. Ketidakadilan ini bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesenjangan akses terhadap teknologi AI yang canggih, hingga kurangnya partisipasi negara berkembang dalam pembentukan standar dan etika AI global. Ia menyampaikan kesiapan China untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk PBB, UNESCO, dan lembaga penelitian global lainnya, demi membuka peluang yang lebih luas dalam sektor AI. Pernyataan ini menyoroti visi China untuk AI sebagai sebuah ‘simfoni kerja sama internasional’, bukan ‘panggung solo’ bagi satu negara, sebuah metafora yang menekankan harmoni dan kontribusi dari berbagai pihak.
Dalam pidatonya, Xi juga secara tegas menentang sikap yang terlalu mengaitkan konsep keamanan nasional dengan bidang AI, atau mengutamakan keamanan satu negara di atas keamanan negara lain. Pernyataan ini secara implisit menyoroti ketegangan geopolitik saat ini, terutama terkait pembatasan teknologi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa terhadap China dengan dalih keamanan nasional. Sejak beberapa tahun terakhir, AS telah mengimplementasikan serangkaian kontrol ekspor yang ketat, terutama pada chip semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur chip, dengan alasan mencegah China menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan militer atau pengawasan yang merugikan. Kebijakan ini telah menciptakan friksi signifikan dalam hubungan internasional dan memicu perdebatan tentang batas antara persaingan ekonomi dan keamanan nasional.
Ketegangan ini semakin diperparah dengan perseteruan antara Washington dan laboratorium AI di Amerika Serikat sendiri, yang memicu pertanyaan besar mengenai pihak yang sebenarnya mengendalikan akses terhadap teknologi krusial ini. Beberapa perusahaan teknologi AS, meskipun tunduk pada peraturan pemerintah, juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang pembatasan ini terhadap inovasi dan daya saing mereka. Pada Mei lalu, Departemen Perdagangan AS bahkan merilis pemberitahuan yang memperketat pembatasan pengiriman semikonduktor ke anak perusahaan China di luar negeri, dengan alasan kekhawatiran adanya celah hukum dalam aturan kontrol ekspor Washington. Pedoman tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa persyaratan izin ekspor untuk chip AI canggih berlaku bagi semua bisnis yang memiliki kantor pusat atau perusahaan induk di China, sebuah langkah yang secara efektif memperluas cakupan kontrol ekspor AS secara global.
Meskipun demikian, model-model AI buatan China kini mulai menunjukkan kemampuan yang menyamai teknologi serupa dari AS, bahkan berhasil menarik minat pengguna global berkat biaya yang lebih terjangkau. Perusahaan-perusahaan teknologi besar China seperti Baidu, Alibaba, Tencent, dan Huawei telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian dan pengembangan AI, menghasilkan model bahasa besar (LLM) dan sistem AI lainnya yang kompetitif. Keunggulan ini seringkali didukung oleh basis data yang masif dari pengguna domestik dan strategi pengembangan yang agresif. Namun, tata kelola sektor yang sedang berkembang pesat ini masih menjadi perdebatan sengit, terutama di tengah kekhawatiran terkait potensi penggunaan AI dalam pertempuran militer, pengembangan senjata otonom, serta penyalahgunaan oleh peretas atau pelaku kriminal untuk tujuan kejahatan siber, penipuan, atau penyebaran disinformasi. Isu-isu etika, privasi, dan akuntabilitas dalam AI juga menjadi fokus utama perdebatan global.
Xi Jinping juga menekankan pentingnya pendekatan AI yang berpusat pada manusia. Menurutnya, manusia harus tetap memegang kendali penuh atas teknologi ini, sebuah prinsip yang mendasari banyak diskusi etika AI di seluruh dunia. Ia menyerukan penerapan hukum dan regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta sistem tanggap darurat yang efektif untuk memastikan AI selalu berada di bawah kendali manusia dan digunakan demi kebaikan bersama. Ini mencakup pengembangan kerangka kerja regulasi yang komprehensif, seperti yang sedang diupayakan oleh Uni Eropa dengan AI Act, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ditimbulkan oleh sistem AI. China sendiri telah merilis beberapa draf regulasi AI yang berfokus pada etika, keamanan data, dan tata kelola algoritma, menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang bertanggung jawab.
Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah menjadi pilar strategis dalam kebijakan industri China, yang tercermin dalam inisiatif ‘Made in China 2025’ dan rencana pengembangan AI generasi berikutnya. Sektor ini didorong oleh investasi besar-besaran dari pemerintah dengan tujuan membangun ekosistem domestik yang mandiri, mulai dari produksi chip hingga ke penggunaan tingkat konsumen. Lonjakan konsumsi harian ‘tokens’—satuan unit yang digunakan industri untuk mengukur penggunaan AI, seperti jumlah kata atau bagian teks yang diproses oleh model—di China telah melonjak hingga seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir, mengutip keterangan pejabat dari media pemerintah. Angka ini menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam adopsi dan pemanfaatan teknologi AI di berbagai sektor, mulai dari layanan keuangan, manufaktur, hingga perawatan kesehatan dan pendidikan.
Meskipun China masih tertinggal dari AS dalam hal akses ke semikonduktor paling mutakhir, terutama chip GPU (Graphics Processing Unit) kelas atas yang esensial untuk melatih model AI skala besar, mereka unggul dalam memasok daya untuk pusat data raksasa yang menjalankan chip AI tersebut. Kebutuhan energi untuk pusat data AI sangat masif. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), sebuah pusat data standar dapat mengonsumsi listrik setara dengan 100.000 rumah tangga. Sementara itu, fasilitas berskala raksasa generasi berikutnya (hyperscale) yang menjadi tulang punggung infrastruktur AI bahkan bisa menyerap daya listrik yang setara dengan dua juta rumah. Berkat pasokan listrik murah yang melimpah, terutama dari sumber daya batu bara dan investasi besar dalam energi terbarukan, China berada dalam posisi yang sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan energi yang luar biasa besar tersebut. Saat ini, kapasitas produksi listrik China sudah lebih dari dua kali lipat dari AS, dan keunggulan ini diprediksi akan semakin jauh di tengah investasi agresif pemerintah dalam memperkuat jaringan energi nasional mereka, termasuk proyek-proyek pembangkit listrik tenaga nuklir, hidro, dan surya berskala raksasa. Keunggulan ini memberikan China keuntungan strategis dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur AI yang masif, meskipun menghadapi keterbatasan dalam pasokan chip.
Konteks teknologi global saat ini menunjukkan perlombaan AI yang intens antara negara-negara maju, dengan implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Seruan Xi Jinping untuk kolaborasi global dan akses yang adil bukan hanya upaya untuk menentang dominasi AS, tetapi juga untuk membentuk narasi tentang AI yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memposisikan China sebagai advokat kerja sama, Beijing berusaha membangun koalisi negara-negara berkembang yang mungkin merasa terpinggirkan oleh persaingan teknologi antara kekuatan besar. Ini juga merupakan upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dan memastikan bahwa standar etika dan tata kelola AI tidak hanya dibentuk oleh perspektif Barat, tetapi mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan global yang lebih luas. Dampak dari pidato ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut di forum internasional mengenai bagaimana AI dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab, demi kemajuan seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir pihak.
