Prabowo Takkan Kenyang Lihat Rakyat Miskin, Buka Suara Potong Anggaran TNI dan Polri
Presiden Prabowo Subianto kembali menuai perhatian publik usai mengeluarkan pernyataan yang tak terduga saat pidato di acara panen raya TNI, Jumat 17 Juli 2026. Di Landasan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, presiden mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan anggaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia demi fokus menghapus kemiskinan.
Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak orang, mengingat TNI dan Polri merupakan dua institusi utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun Prabowo berkata tegas bahwa prioritas utamanya bukanlah memperoleh anggaran besar, melainkan menjamin rakyat tidak kelaparan dan tidak hidup di bawah garis kemiskinan.
Kata Prabowo, pemerintah akan berusaha melakukan efisiensi di segala bidang. Bila perlu, ia siap mengurangi anggaran pertahanan dan polisi untuk menyelamatkan jutaan orang yang masih terserak di luar naungan kesejahteraan. “Kita akan hemat anggaran, kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan dan polisi kami kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” ujarnya seperti dikutip dari lansiran YouTube Sekretariat Presiden.
Di lokasi yang sama tampak hadir seluruh jajaran pimpinan TNI dan Polri. Ada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Mohammad Tonny Harjono. Sedangkan dari Polri, tampak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menghadiri acara tersebut.
Prabowo pun tidak hanya berbicara. Ia langsung menanyakan kesiapan personel TNI dan Polri jika kenyataan membawa mereka pada pemangkasan anggaran. “Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI, bukan kau. Rela, ya, anggaran dikurangi? Ikhlas?” lanjutnya. Respons yang diberikan pun terlihat lumrah – para pimpinan institusi itu tertawa dan menganggukkan kepala, seolah sudah siap mengorbankan sebagian anggaran untuk kebaikan bersama.
Namun pernyataan Prabowo ini menuai sorotan karena realitas di DPR menunjukkan fakta yang berbeda. Saat ini pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 tengah berlangsung, dan justru kedua institusi tersebut mengusulkan peningkatan anggaran. Pagu indikatif Polri sebesar Rp 118 triliun dengan usulan tambahan Rp 66,1 triliun. Sementara itu, Kementerian Pertahanan, yang anggarannya termasuk TNI, memiliki pagu indikatif Rp 139 triliun dengan usulan penambahan hingga Rp 195 triliun. Angka itu jelas bertentangan dengan narasi efisiensi yang diusung presiden.
Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa strategi pertahanan terbaik bukanlah militer yang besar, melainkan rakyat yang kuat dan sejahtera. Menurutnya, jika ada ancaman datang, tentara sejati yang akan membela bangsa adalah rakyat. “Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat,” katanya, sembari menekankan pentingnya kehadiran aparat di kalangan petani dan nelayan.
Acara panen raya itu sendiri adalah wujud dukungan TNI terhadap program ketahanan pangan nasional. Prabowo juga menekankan bagaimana aparat dapat berdampingan langsung dengan masyarakat, bukan hanya sebagai pengawal tapi juga sebagai partner perubahan.
Beberapa analisis politik menyebut bahwa wacana ini bagian dari strategi lebih luas untuk melakukan perluasan anggaran ke sektor sosial. Di satu sisi, presiden ingin menunjukkan keseriusan dalam memerangi kemiskinan. Di sisi lain, ia menyinggung narasi tentang anggaran berlebihan yang selama ini melingkupi institusi berwajib.
TNI dan Polri sendiri pada dasarnya adalah representasi profesionalisme dan loyalitas bangsa. Prabowo membuka ruang diskusi tentang keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kewajaran sosial. Apakah ini hanya retorika atau langkah nyata yang akan membawa perubahan signifikan pada RAPBN 2027, jawabannya masih harus menunggu pembahasan lebih lanjut di tubuh legislatif.
Fakta yang jelas, Presiden Prabowo mengirim sinyal kuat bahwa dana negara sejatinya adalah milik rakyat. Jika penggunaan anggaran untuk pihak berwajib dinilai berlebih, maka pengurangan bisa menjadi kenyataan. Namun pada saat yang sama, pengurangan tersebut tidak boleh merusak profesionalitas dan kesiapsiagaan TNI-Polri.
Bangsa Indonesia tidak hanya akan bertahan karena senjata, tetapi karena solidaritas dan kemandirian rakyat. Prabowo menekankan hal itu dengan nada yakin, menambahkan bahwa tidak ada kekuatan luar yang bisa mengalahkan bangsa jika rakyat bersatu dan sejahtera.
Perlu diingat bahwa wacana pemangkasan anggaran ini sebenarnya bukan hal baru. Prabowo pernah menyentuh isu serupa dalam pidato-pidato sebelumnya, meski pada umumnya hal-hal sensitif seperti ini jarang diungkapkan secara terbuka di depan institusi sendiri. Kali ini, hal itu dilakukan di hadapan para elite TNI dan Polri, membuat pesannya lebih lantang dan tajam.
Reaksi di media sosial juga berdatangan. Banyak warganet merespons dengan mempertanyakan konsistensi pemerintah, sementara yang lain mendukung langkah berani itu. Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa anggaran untuk kemanusiaan justru sering kali dipotong terlebih dahulu dibandingkan proyek-proyek strategis lain.
Bagi Prabowo, pernyataan ini tentu juga menjadi ujian. Bagaimana ia bisa menyeimbangkan antara keinginan rakyat yang membutuhkan layanan dan perlindungan, serta kebutuhan pertahanan negara yang tetap harus dipertahankan. Jawabannya akan terlihat pada putusan pembahasan anggaran nanti, dan juga pada tindakan nyata pasca keputusan DPR keluar.
TNI dan Polri, dengan profesionalitas yang sudah teruji selama ini, tentunya akan selalu bertindak sesuai amanah. Peringatan presiden kali ini adalah bentuk kejujuran bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat yang menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Apakah ini langkah awal menuju pemerintahan yang lebih transparan dan berkeadilan? Waktu akan menjelaskan.
