Prancis secara resmi meninggalkan Microsoft Windows dan beralih ke sistem operasi open source Linux. Langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada teknologi AS dan menjaga kedaulatan digital negara.
DINUM (Direktorat Antar Kementerian untuk Urusan Digital) mengumumkan rencana ini, yang mengharuskan setiap kementerian menyusun rencana migrasi dari perangkat lunak non-Eropa pada musim gugur 2026. Rencana ini mencakup workstation, alat kolaborasi, antivirus, AI, database, dan peralatan jaringan.
Menteri Aksi dan Akun Publik Prancis, David Amiel, menyatakan bahwa Prancis tidak bisa lagi bergantung pada solusi yang aturan, harga, dan risikonya tidak dapat mereka kendalikan. Anne Le Hénanff, Menteri Delegasi untuk Kecerdasan Buatan dan Urusan Digital, menekankan bahwa kedaulatan digital adalah keharusan strategis.
Selain beralih ke Linux, Prancis juga telah mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Pemerintah berencana mengaudit seluruh infrastruktur digitalnya untuk mencari alternatif yang berdaulat.
Sebelumnya, Prancis telah mengumumkan akan berhenti menggunakan Microsoft Teams untuk konferensi video dan beralih ke Visio, alat buatan Prancis yang berbasis open source. Pemerintah juga berencana memigrasi platform data kesehatan ke platform terpercaya pada akhir tahun ini.
Keputusan Prancis ini sejalan dengan tren di Eropa, di mana negara-negara lain juga berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi AS karena masalah privasi data dan kekhawatiran geopolitik. Austria telah beralih dari Microsoft Office ke LibreOffice, dan Denmark serta negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman juga melakukan hal serupa.
Langkah Prancis ini merupakan bagian dari rencana tiga langkah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi non-Eropa. Pemerintah Prancis juga telah memindahkan 80.000 karyawan Dana Asuransi Kesehatan Nasional ke alternatif open source untuk platform seperti Microsoft Teams dan Zoom.
Dengan mengurangi ketergantungan pada solusi non-Eropa, pemerintah Prancis mengirimkan pesan yang jelas bahwa otoritas publik mengambil kembali kendali atas pilihan teknologi mereka untuk kedaulatan digital.
Perpindahan ke Linux ini adalah deklarasi formal dari salah satu pemerintah terbesar di Eropa, yang menempatkan desktop Linux sebagai bagian sentral dari agenda kedaulatan digital nasionalnya.
Seperti yang dilansir dari TechCrunch, seorang juru bicara Microsoft menolak berkomentar mengenai berita ini.
