Pelajaran dari politik Indonesia menjadi sorotan utama ketika data historis dan fenomena terkini 2025 menunjukkan bahwa aksi massa yang berujung kerusuhan seringkali tidak melemahkan rezim, melainkan sebaliknya memperkuatnya. Dari Orde Baru hingga era reformasi, pola ini berulang dan menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas demonstrasi sebagai alat perubahan politik yang benar-benar berdampak.
Pada 1966, gerakan mahasiswa yang最初 dianggap sebagai gerakan moral melawan Sukarno malah dimanfaatkan Soeharto untuk mendirikan Orde Baru dengan narasi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Pola serupa terlihat pada peristiwa Malari 1974 ketika mahasiswa menentang dominasi modal asing dan menyoroti korupsi kekuasaan. Kerusuhan yang meluas justru memberi ruang bagi Soeharto memperketat kontrol politik, membatasi pers, dan menyingkirkan oposisi di tubuh militer.
Penyimpulan pola ini semakin jelas ketika melihat kronologi 1978 dan 1980. Aksi mahasiswa menolak pencalonan ketiga Soeharto dijawab dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus yang membungkam aktivisme kampus secara total. Tahun 1980, kerusuhan rasial terhadap komunitas Tionghoa tidak hanya menimbulkan luka sosial mendalam, tetapi juga menjadi dalih bagi negara memperkuat aparatus keamanan dan menegaskan narasi bahaya disintegrasi bangsa yang terus diputar hingga era berikutnya.
Fenomena serupa juga terlihat di luar negeri, terutama pada Juni 1989 ketika aksi massa di Lapangan Tiananmen menuntut demokrasi dan transparansi. Meskipun dunia mengecam kekerasan militer China yang menewaskan ratusan hingga ribuan orang, rezim Deng Xiaoping keluar dari krisis dengan posisi lebih kuat. Ia menggunakan retorika stabilitas untuk membenarkan tindakan keras, menyingkirkan lawan politik di internal Partai Komunis, sekaligus membuka jalan reformasi ekonomi yang lebih pragmatis.
Di Indonesia, perubahan konteks global pada 1990-an menciptaya peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin melahirkan gelombang demokratisasi global. Tekanan internasional terhadap rezim otoriter meningkat, baik melalui lembaga keuangan maupun diplomasi. Pada 1997 krisis ekonomi Asia meruntuhkan legitimasi Orde Baru yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ekonomi, dan pada titik itulah aksi massa 1998 menemukan momentum yang tidak bisa diblokir oleh narasi stabilitas.
Gerakan mahasiswa 1998, meskipun disertai kerusuhan, tidak lagi bisa dijadikan justifikasi kontrol politik. Mahasiswa berhasil mengartikulasikan tuntutan politik terorganisir, sementara kerusuhan justru mempercepat delegitimasi rezim. Hasilnya adalah kejatuhan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Kasus ini menjadi pengecualian besar dalam siklus sejarah panjang aksi massa Indonesia.
Ironisnya, pasca reformasi 1998, pola lama kembali muncul dalam wujud yang lebih kompleks. Aksi-aksi massa pada 2000-an dan 2010-an, baik terkait harga BBM, hak buruh, maupun isu elektoral, kerap diakhiri kerusuhan tanpa membawa perubahan politik besar. Pemerintah justru menjadikannya alasan untuk mempertebal narasi stabilitas dan memperluas ruang operasi aparat keamanan, bahkan menutru ruang sipil.
O’Donnell dan Schmitter menyebut fenomena ini sebagai authoritarian legacies, yaitu warisan otoritarianisme yang tetap bertahan dalam tubuh demokrasi formal. Di Indonesia, meskipad ada pemilu dan desentralisasi, pola penggunaan kerusuhan sebagai legitimasi kontrol negara tetap lestari sampai hari ini, menandakan bahwa institusi demokratis saja tidak cukup memutus siklus otoritarianisme jika tidak diiringi kultur politik yang lebih kritis dan terorganisir.
Kondisi Agustus hingga awal September 2025 kembali menampilkan resonansi historis yang mengkhawatirkan. Kerusuhan dan penjarahan di beberapa kota menjadi dalih bagi pemerintah menekankan stabilitas dan keamanan, sekaligus membatasi ruang kebebasan berserikat dan berpendapat. Narasi serupa juga muncul dalam kebijakan penguatan aparat dan regulasi yang membatasi aktivitas sipil di ruang publik.
Namun konteks global kali ini benar-benar berbeda dari era Orde Baru. Indonesia kini bergabung dengan BRICS+, aliansi ekonomi politik yang dipersepsikan sebagai tandingan Barat. Dalam situasi geopolitik multipolar, dukungan internasional tidak lagi bergantung pada satu blok Barat, sehingga rezim dapat mencari legitimasi global melalui jejaring BRICS meskipun mendapat kritik dari Amerika Serikat atau Uni Eropa.
Di sisi lain, ketegangan AS-China memberikan implikasi langsung terhadap strategi domestik Indonesia. Jika Indonesia dianggap sebagai mitra strategis dalam rantai pasokan global, baik pangan, energi, maupun mineral kritis, maka stabilitas domestik akan menjadi prioritas utama kekuatan global. Dalam kondisi ini, gerakan protes berpotensi tertangkap dalam tarik global dan justru dimanfaatkan penguasa untuk menegaskan kendali.
Dengan kata lain, efektivitas aksi massa 2025 tidak hanya ditentukan oleh konsolidasi domestik, tetapi juga oleh apakah perubahan politik di Indonesia dianggap sejalan dengan kepentingan geopolitik global. Selama rezim masih mampu menjaga posisi strategis di tengah rivalitas AS-China dan peran di BRICS, peluang aksi massa untuk benar-benar menggoyang kekuasaan tetap sangat terbatas.
Sejarah panjang aksi massa di Indonesia dari 1966 hingga 1998 menunjukkan bahwa kerusuhan bukan sekadar luapan emosi kolektif, melainkan arena kontestasi politik. Dalam banyak fase, kerusuhan menjadi instrumen negara untuk mengokohkan kekuasaan. Hanya pada momentum tertentu, seperti 1998, aksi massa mampu menggerus rezim yang suddenly kehilangan legitimasi domestik maupun internasional.
Kini, dalam gejolak 2025, tantangan utama bagi masyarakat sipil bukanlah seberapa besar massa turun ke jalan, melainkan bagaimana gerakan tersebut mengorganisir diri dengan agenda politik yang jelas, terstruktur, dan mampu menghindari jebakan kerusuhan yang hanya memberi legitimasi pada penguasa. Gerakan harus mampu menawuhkan alternatif konkret, bukan hanya protest tanpa substitusi, agar tidak mengulangi siklus lama yang mengokohkan rezim atas nama stabilitas.
