Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme seluruh aparatur negara, termasuk birokrat, TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung. Teguran ini disampaikan dalam acara peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat 10 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri para menteri, gubernur, bupati, tokoh adat, dan masyarakat setempat yang antusias menyaksikan pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Kepala negara mengingatkan bahwa setiap pejabat dan aparat negara pada hakikatnya hanyalah pelayan rakyat. Ia menekankan atribut, pangkat, dan jabatan yang mereka sandang berasal dari kepercayaan rakyat, bukan hak intrinsik atau bentuk superioritas. “Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu,” kata Presiden menggelar dalam pidatonya. Pernyataan ini mendapat respon besar dari masyarakat yang hadir, karena menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak.
Pesan introspeksi ini diberikan menyusul beragam sorotan publik terhadap kinerja beberapa institusi penegak hukum dalam waktu dekat. Beberapa kasus besar, termasuk dugaan korupsi di sektor batubara dan perkembangan penyidikan yang dialami oleh mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, menjadi latar belakang pertumbuhan kepercayaan publik yang goyah. Presiden menilai aparat perlu mengevaluasi diri secara terus-menerus untuk memastikan fungsi pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, bukan tertimbun oleh kepentingan pribadi atau ego kelompok.
“Saya minta kita introspeksi. Terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi,” ujar Prabowo menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam memegang amanah publik. Puji atau kritik, lanjutnya, adalah bagian dari sistem demokrasi yang tidak boleh dianggap sebagai musuh, melainkan bahan untuk perbaikan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pejabat yang merasa di atas hukum, karena hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Selain itu, Presiden juga menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur hanya dari pilar infrastruktur fisik. Lebih dari itu, negara dianggap berhasil ketika mampu menjamin pangan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. “Apapun segelintir elite di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri,” tegasnya. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting dan kemiskinan di berbagai daerah.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pesan Presiden sangat relevan diberikan pada momen ini. Menurutnya, introspeksi yang dimaksud Prabowo berkaitan langsung dengan kondisi institusi penegak hukum yang sedang menuai perhatian dan kritik dari publik. “Saya kira ini pesan mengingatkan mereka bahwa apa pun fungsi mereka semua adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat, public services gitu,” kata Fickar kepada Kompas.com, Jumat.
Dia juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antaraparat negara dan kedekatan dengan masyarakat. Apabila aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan tidak bekerja optimal, masyarakat secara umum akan menanggung kerugian. “Kalau polisinya tidak bekerja dengan baik, ya masyarakat terganggu juga. Masyarakat baik masyarakat secara umum maupun masyarakat sebagai pembayar pajak kan juga merasa rugi. Sudah bayar pajak, kok tidak diberikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.” Oleh karena itu, aparat dituntut untuk senantiasa meningkatkan integritas dan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan.
Teguran Presiden ini muncul di tengah dinamika politik dan penegakan hukum yang terus bergulir. Selain kasus korupsi batubara dan kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah, berbagai upaya pemberantasan korupsi, narkotika, dan judi online juga sedang digalakkan. Saat ini, kepolisian dan kejaksaan tengah berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah hukum yang jelas dan tak pandang bulu. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang solid dan terpercaya.
Dengan ajakan introspeksi, Prabowo berharap seluruh aparat kembali ke misi dasar mereka: melindungi dan melayani rakyat dengan tulus serta profesional. Pesan ini juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kedudukan yang dimiliki pejabat bersumber dari amanah, dan oleh karena itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keamanan dan keadilan harus tetap menjadi hak Fundamental setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan sosial.
Sebagai tindak lanjut, Presiden mendorong peningkatan kerjasama antar instansi penegak hukum. Ia menegaskan bahwa aparat tidak boleh saling menghalangi, melainkan harus saling mendukung demi tercapainya keadilan yang efektif dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen pada integritas, kejujuran, dan pelayanan prima diharapkan dapat menjadi budaya kerja seluruh pejabat dan aparat di Tanah Air. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik dapat pulih dan pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.
