PBB telah menyetujui kredit pertama di bawah pasar karbon Perjanjian Paris. Tujuannya untuk mengurangi emisi global. Namun, mekanisme ini menghadapi pengawasan terkait potensi greenwashing.
Pasar yang dikelola PBB memungkinkan perusahaan dan negara mengkompensasi emisi berlebih. Caranya dengan mendanai proyek pengurangan gas rumah kaca di negara lain.
UN Climate Change mengumumkan inisiatif baru di Myanmar. Proyek ini mendistribusikan kompor hemat energi untuk mengurangi tekanan pada hutan lokal.
Proyek ini bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan. Nantinya, akan menghasilkan kredit yang dihitung untuk target iklim Korea Selatan dan Myanmar.
“Lebih dari dua miliar orang tidak memiliki akses ke alat masak bersih. Ini menyebabkan jutaan kematian setiap tahun,” kata Simon Stiell dari UN Climate Change.
Stiell menambahkan bahwa alat masak bersih melindungi kesehatan, hutan, mengurangi emisi, dan memberdayakan perempuan.
Mekanisme baru ini mendukung solusi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Serta menyalurkan dana ke tempat yang memberikan manfaat nyata.
Kritikus khawatir skema ini dapat merusak upaya pengendalian pemanasan global. Caranya dengan memungkinkan negara atau perusahaan melakukan greenwashing.
Lembaga iklim PBB menyatakan pengurangan emisi dikreditkan 40 persen lebih rendah. Ini karena perhitungan lebih konservatif di bawah Mekanisme Kredit Perjanjian Paris (PACM).
Jacqui Ruesga dari badan PBB menyatakan fokus mereka membangun kepercayaan pada pasar ini. Penerbitan pertama menunjukkan sistem bekerja sesuai harapan.
Kompor di Myanmar membakar biomassa kayu lebih efisien. Artinya, butuh lebih sedikit bahan bakar dan menghasilkan lebih sedikit asap di dalam rumah.
WHO menyatakan hanya 78 persen populasi yang diperkirakan memiliki akses ke alat masak bersih pada tahun 2030.
Perjanjian Paris 2015 bertujuan membatasi pemanasan global di bawah 2C. Perjanjian ini juga memungkinkan negara berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas pengurangan karbon.
