Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memulai sidang pra-persidangan untuk mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Ia menghadapi tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dakwaan ini terkait dengan tindakan keras anti-narkoba yang mematikan selama masa jabatannya. Duterte tidak hadir di pengadilan Den Haag.
Ia telah melepaskan haknya untuk hadir. Jaksa mulai mempresentasikan bukti untuk mendukung tuduhan keterlibatannya dalam puluhan pembunuhan.
Pembunuhan ini disebut sebagai bagian dari perang melawan narkoba. Sidang ini akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan formal.
Setelah sidang, hakim memiliki waktu 60 hari untuk mengeluarkan keputusan tertulis. Kasus ini menandai perubahan nasib bagi Duterte.
Duterte sebelumnya berulang kali mengutuk ICC. Ini menawarkan kesempatan bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan.
Human Rights Watch mengatakan bahwa sidang ini adalah langkah penting. Tujuannya memastikan keadilan bagi para korban perang narkoba.
Ibu dari dua pria yang terbunuh pada tahun 2017 mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.
Jaksa ICC menuduh Duterte terlibat dalam setidaknya 76 pembunuhan dari tahun 2013 hingga 2018. Jumlah pembunuhan selama kampanyenya diperkirakan mencapai 30.000.
Dakwaan pertama berkaitan dengan 19 pembunuhan yang dilakukan dari tahun 2013 hingga 2016 saat ia menjabat sebagai walikota Davao City.
Dakwaan kedua terkait dengan 14 pembunuhan target bernilai tinggi pada tahun 2016 dan 2017. Dakwaan ketiga mencakup 43 pembunuhan selama operasi pembersihan pada tahun 2016 hingga 2018.
Duterte membantah tuduhan tersebut. Filipina meninggalkan ICC pada tahun 2019 atas instruksi Duterte.
ICC memutuskan bahwa mereka masih memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan dari tahun 2011 hingga 2019.
