Keluarga dari pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia, Francesca Albanese, menggugat pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump terkait sanksi yang dijatuhkan padanya.
Gugatan ini diajukan oleh suami dan anak Albanese pada hari Kamis. Mereka berpendapat bahwa sanksi tersebut adalah upaya untuk menghukum Albanese.
Hukuman itu diberikan karena Albanese dianggap mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Albanese, seorang ahli hukum, telah menjabat sebagai pelapor khusus untuk Tepi Barat dan Gaza sejak 2022. Di sana, ia bertugas memantau pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilihnya untuk posisi ini. Namun, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi padanya pada Juli lalu, menyebutnya “tidak layak” untuk perannya.
Pihak Trump juga menuduhnya melakukan “kegiatan bias dan jahat” terhadap AS dan sekutunya, Israel. Mereka menyoroti kerjasamanya dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Keluarga Albanese membela komentarnya sebagai kebebasan berbicara, yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Albanese sendiri telah lama menerima kritik dari pemerintah Israel dan sekutunya di AS karena kritiknya terhadap kekerasan terhadap warga Palestina.
Profil internasionalnya meningkat sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Lebih dari 75.000 warga Palestina tewas dalam konflik itu.
Pada Maret 2024, Albanese melaporkan bahwa ada “alasan yang masuk akal untuk percaya” bahwa standar genosida telah tercapai di Gaza.
Israel menolak temuan tersebut. Albanese mengatakan dia menerima ancaman setelah membuat pernyataan itu ke PBB.
Departemen Luar Negeri AS menepis gugatan itu sebagai “lawfare yang tidak berdasar”. Mereka menyatakan bahwa sanksi terhadap Albanese adalah “sah dan pantas”.
