Pengadilan Banding Hong Kong menolak banding aktivis pro-demokrasi yang dipenjara dalam kasus subversi. Kasus ini terkait UU keamanan nasional yang diberlakukan Beijing.
Putusan ini berasal dari kasus “Hong Kong 47”. Banyak aktivis dan politisi pro-demokrasi ditangkap karena mengadakan pemilihan umum pendahuluan tidak resmi. Pemerintah menganggapnya sebagai plot subversif.
Tahun 2024, 45 terdakwa divonis 4 hingga 10 tahun penjara. Hukuman ini menuai kritik dari pemerintah asing dan kelompok hak asasi.
Sebelas aktivis yang mengajukan banding, kalah dalam upaya hukum mereka pada hari Senin.
Mereka termasuk mantan anggota parlemen Leung Kwok-hung, Lam Cheuk-ting, Raymond Chan dan Helena Wong, serta mantan jurnalis Gwyneth Ho.
Semua banding atas hukuman juga ditolak oleh Pengadilan Banding.
Lawrence Lau, mantan anggota dewan distrik pro-demokrasi, adalah salah satu dari dua aktivis yang dibebaskan dalam kasus ini. Hakim menguatkan pembebasannya setelah jaksa mengajukan banding.
Kasus ini bermula dari protes pro-demokrasi besar-besaran di Hong Kong sejak 2019. Tahun 2020, Beijing memberlakukan UU keamanan nasional yang menekan perbedaan pendapat.
Juli tahun itu, kubu pro-demokrasi mengadakan pemilihan pendahuluan tidak resmi. Tujuannya untuk menyeleksi kandidat untuk pemilihan legislatif.
Mereka berharap meraih mayoritas di legislatif. Kemudian mengancam memveto anggaran kota jika pemerintah tidak menerima tuntutan seperti hak pilih universal.
Sejumlah besar pemilih ikut serta dalam pemilihan tidak resmi itu.
Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang menangkap tokoh oposisi secara massal.
Kelompok itu berusia antara 28 dan 69 tahun. Mereka termasuk anggota parlemen dan dewan distrik yang terpilih secara demokratis, serta serikat pekerja, akademisi, dan lainnya.
Selama persidangan, jaksa mengatakan para aktivis bertujuan melumpuhkan pemerintah Hong Kong dan memaksa pemimpin kota itu mengundurkan diri.
Hakim mengatakan rencana para aktivis akan merusak otoritas pemerintah dan menciptakan krisis konstitusional.
