Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai audit terperinci atas laporan keuangan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemeriksaan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Daniel Lumban Tobing, Anggota II BPK, menjelaskan bahwa hasil audit akan memuat opini tentang laporan keuangan. Opini tersebut memperhatikan standar akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan.
BPK juga menekankan kecukupan penyajian, pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan ini mencakup Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2025 dan LK LPS 2025.
Dalam audit LK LPS dan LKTBI, BPK memakai pendekatan berbasis risiko. Fokusnya adalah pada pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
Pendekatan ini meliputi pengendalian tingkat entitas dan transaksi. Juga termasuk temuan berulang dan hasil pemeriksaan kinerja.
BPK akan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Situasi atau peristiwa yang berindikasi kecurangan juga akan diperiksa.
Fokus pemeriksaan LKTBI adalah transaksi moneter dan devisa. Sistem pembayaran dan manajemen intern juga menjadi perhatian.
Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah (P3R) juga termasuk dalam lingkup pemeriksaan. Ini memastikan semua aspek keuangan diawasi.
Untuk LK LPS, pemeriksaan fokus pada tugas LPS. Penjaminan simpanan dan resolusi bank akan diuji.
Persiapan penanganan penjaminan polis asuransi juga menjadi fokus. Program restrukturisasi perbankan yang dimulai tahun 2025 juga diperiksa.
BPK berharap pimpinan satuan kerja BI dan LPS mendukung pemeriksaan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi penting agar audit efektif.
Seluruh pemeriksa BPK wajib mematuhi kode etik. Independensi, integritas, dan profesionalisme harus dijunjung tinggi.
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Dikutip dari ANTARA.
